Mengharap Pemimpin Cakap dari Pilkada Serentak

Sobih AW Adnan - 26 Oktober 2016 21:09 wib
Ilustrasi/Metrotvnews.com
Ilustrasi/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Pesta demokrasi di daerah kembali bergema. Sebanyak 281 pasang calon siap berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Dalam pencoblosan yang dijadwalkan pada 15 Februari itu, masyarakat tentu mengharapkan terpilihnya sosok terbaik guna mewujudkan pembangunan di wilayahnya.

Tidak melulu nama baru, peserta pilkada 2017 juga masih memunculkan banyak petahana. Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) menyebut ada 90 pasangan calon yang masih menjabat gubernur maupun bupati/wali kota turut meramaikan pesta demokrasi itu. Calon petahana tersebar di 67 wilayah dengan formasi pasangan tetap di 19 daerah, sementara di 15 daerah lainnya tampil dengan kongsi yang berbeda.

Jika dinilai baik, petahana akan dengan sangat mudah mempertahankan simpati warganya. Begitu juga dengan sosok yang dianggap baru, dalam pemilihan langsung tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran untuk sebuah harapan yang lebih segar. 

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan calon pemimpin yang memiliki semangat perubahan akan dimenangkan para pemilih rasional. Pemilih ini akan mencoblos berdasarkan apa yang telah ia lihat dan dihasilkan dari figur yang dipercayainya. 

"Bukan lagi berdasarkan kedekatan, agama, budaya, maupun etnis saja," kata Titi di Jakarta, Jumat 21 Oktober.

Menjadi pemilih cerdas

Voxpol Center Research & Consulting (VCRC) Pangi Syarwi Chaniago mengatakan saat ini calon pemilih memiliki alasan yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya. 

Calon pemilih berpendidikan rendah saat ini hampir mencapai besaran 34,8 persen, namun soal alasan memilih berdasarkan pengalaman dan prestasi meningkat menjadi 33,5 persen. Hal ini belum menghitug alasan perhatian terhadap rakyat sebesar 28,7 persen, serta jujur dan bersih dari korupsi sebesar 26,3 persen.

"Sementara yang beralasan memilih karena berasal dari partai pendukung hanya 8,3 persen," kata Pangi dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Rabu (26/10/2016).

Menurut survei yang dilakukan, memilih berdasarkan sesuatu yang dianggap nyata alias rasional tengah menunjukkan harapan yang baik. Sementara jika menilik pemilih berlandaskan penampilan dan hal-hal yang tidak bersinggungan dengan semangat pembangunan hanya berlaku di sebagian pemimpin pemula.

"Maka petahana sebenarnya dalam kampanye politik ini sangat diuntungkan," kata dia.



Virus politik uang

Kabar baik dari sisi calon pemilih ini mestinya menjadi pertimbangan peserta pilkada. Partai politik yang notabene menjadi tempat berproses para calon pemimpin daerah harus mulai menyediakan sosok-sosok yang bisa meraih simpati secara faktual.

"Sekarang ini pemimpin yang membanggakan dan mau melaksanakan kewajiban hanya 5 sampai 10 persen dari total kepala daerah yang ada," kata Siti Zuhro kepada metrotvnews.com, Rabu (26/10/2016).

Partai politik segera mawas diri. Kata Zuhroh, hendaknya rumah pengkaderan itu tidak hanya sibuk ketika jelang pilkada dilangsungkan. Mereka seharusnya mulai merancang kegiatan yang berkesinambungan demi memenuhi harapan pemilih. "Mereka mesti reformasi," ujar dia.

Persoalan yang masih dianggap krusial saat ini adalah masih adanya potensi politik uang. Zuhroh menyebut penyimpangan ini sebagai virus yang mesti dipotong akar penyebabnya. Setelah terpilih, maka wajar mereka masih dalam tradisi yang sama dan terseret persoalan-persoalan korupsi. "Pola pikirnya selalu transaksional," kata Zuhroh.



Transaksional, menurut Zuhroh menunjukkan bahwa potensi politik uang dilakukan atas nama kesalingan. Politisi yang saat pilkada mencalonkan diri beranggapan perolehan suara hanya bisa diraih dengan nilai uang. Begitu juga sebaliknya, pikiran pendek calon pemilih hanya berdasar seberapa besar angka yang ia dapat.

"Kuncinya adalah penegakan hukum," ujar dia.

Membangun kesadaran anti-politik uang tidak hanya bisa dipangkas dari hubungan pemilih dan calon pemilih. Hampir semua yang ada di negeri ini, kata Zuhroh, patut dikatakan terlibat. "Kuncinya melalui ketegasan hukum. Siapa yang berperkara harus dituntaskan dan difinalkan. Jangan anggap enteng," kata dia.

Terlebih lagi kepada lembaga penyelenggara KPU, ia mesti menjaga sikap netral dan profesional. Jika politik uang ini minimal bisa ditekan, maka harapan lahirnya pemimpin yang baik menjadi lebih terbuka. "Sekarang ini ada 281 pasangan. Masa harapan itu masih di angka 5-10% saja," ujar dia.




(ADM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PD)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 24-05-2018