Krisis Qatar, Peran Indonesia, & Kebutuhan Penyelesaiannya

- 19 Juli 2017 19:41 wib
Ilustrasi bursa Qatar. (FOTO: Bloomberg)
Ilustrasi bursa Qatar. (FOTO: Bloomberg)

BERLARUT-LARUTNYA krisis politik di antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) di Timur Tengah akibat Arab Saudi dan sekutunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dikhawatirkan akan berdampak ke negara-negara lain. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan semua negara-negara di Timur Tengah yang sedang berkonflik tersebut.

Bagaimana pengaruh krisis politik Qatar terhadap Indonesia?

Posisi Indonesia dilematis dalam menghadapi krisis diplomatik terkait pengucilan Qatar oleh sejumlah negara Arab. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan baik dan potensi kerja sama investasi serta perdagangan dengan seluruh negara-negara Muslim di kawasan Teluk, baik Qatar maupun Arab Saudi.

Di Indonesia, Qatar memiliki sejumlah investasi seperti di bidang keuangan perbankan melalui Qatar National Bank (QNB). Di sektor komunikasi, investasi Qatar lewat kepemilikan saham di Indosat Ooredoo. Selain itu, lembaga sosial di Qatar juga aktif mengucurkan dana bantuan ke Indonesia, termasuk untuk bencana Tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Dana bantuan dari lembaga sosial di Qatar disalurkan melalui Qatar Charity sejak 2005.

Sejatinya, Qatar juga menjadi salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, konstruksi, pertambangan dan jasa.

Berdasarkan data KBRI Doha, ada sekitar 30.000 WNI di Qatar, dengan sebaran sekitar 9.600 domestik, sekitar 13.500 lebih profesional, semi skilled dan keluarga, sedangkan sisanya lain-lain (tidak mencantumkan pekerjaan). Data Migrant Care menyebutkan terdapat 75.000 orang buruh migran asal Indonesia di Qatar.

Farouk, yang baru mengunjungi Doha-Qatar pada Mei 2017 yang lalu, menjelaskan, selama ini hubungan Indonesia dengan Qatar berjalan baik. Jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, investasi Qatar di Indonesia terbilang paling besar. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata rata pertumbuhan 3,8 persen per tahun. Di 2011, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD683 juta dan hingga September 2016 meningkat menjadi USD828 juta. Ekspor produk Indonesia ke Qatar di antaranya kayu, furnitur, otomotif, dan tekstil.

Dengan kondisi demikian, maka dampak krisis politik di Qatar sedikit banyak berpengaruh terhadap Indonesia, meski untuk saat ini belum begitu signifikan. Perlu dicatat, Qatar memiliki komitmen investasi baru bersama Pemerintah RI senilai USD1 miliar di Indonesia lewat Qatar Investment Authority. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi krisis Qatar. Bahkan, Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong penyelesaian krisis Qatar agar segera berakhir, hal ini di antaranya karena oleh:

Pertama, Indonesia memiliki kepentingan dalam penyelesaian krisis politik di Timur Tengah karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Qatar, begitu pula dengan negara-negara lain yang warganya bekerja di Qatar.

Di sisi lain, Qatar juga memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia, juga di negara lainnya. Indonesia bisa bersama Turki mendorong Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk proaktif menyelesaikan kemelut di Kawasan Teluk ini. Tuntutan Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah tempo hari tidak realistis, permintaannya sulit di penuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pun menganggap tuntutan negara-negara Arab ini not actionable (tidak dapat di laksanakan).

Kedua, Pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat krisis Qatar terutama menyangkut kepentingan tenaga kerja migran, keberlangsungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung. Di samping itu, dengan mempertimbangkan Qatar sebagai negara kaya sumber daya minyak dan gas, dan merupakan negara terkaya di dunia, dengan berperan aktif dalam penyelesaian krisis Qatar, secara lngsung dan tidak langsung, Indonesia sebenarnya dapat membuka peluang menarik investasi yang lebih besar lagi.

Faktanya, Qatar's Sovereign Wealth Fund dengan dananya sebesar USD335 miliar telah berinvestasi real estate di banyak pusat kota dunia seperti New York (dengan memiliki sebagian Empire State Building), London (Canary Wharf), dan Singapore (Asia Square Tower). Dan juga di banyak perusahaan-perusahaan besar global seperti Volkswagen (VW), Siemens, Barclays, Credit Suisse, dan baru-baru ini di perusahaan gas Inggris National Grid Plc. Bahkan masuk ke emerging markets dengan berinvestasi di perusahaan tepung terbesar di Turki dan perusahaan raksasa minyak Rusia Rosneft PJSC.

Ketiga, krisis Qatar pada esensinya bukanlah masalah agama tapi sekadar konflik kepentingan politik semata, di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang tidak sekedar menurut saja dengan jalan politik Saudi. Ini tergambar dari surat yang dikirim Mufti Besar Qatar Shaykh Anwar El-Badawi kepada Mufti Besar Saudi Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh yang mengkritisi sikap yang cenderung menggunakan Agama untuk persoalan politik Saudi ini, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan semangat Islam.

Ada beberapa hal yang menyebabkan isolasi Qatar oleh Saudi, satu dari persoalan tersebut di antaranya adalah Arab Saudi dan sekutunya melihat dalam beberapa hal sikap politik Qatar yang cenderung mengakomodasi Gerakan Islam pro-demokrasi seperti Ikhwanul Muslimin merupakan ancaman besar bagi Saudi dan sekutunya khusus-nya Mesir, yang merupakan rezim kudeta militer.

Kekuatan ekonomi Qatar di satu sisi dan sikap akomodatifnya terhadap kelompok-kelompok pro-perubahan di Timur Tengah di anggap dapat menjadi ancaman dalam jangka menengah dan panjang. Qatar walaupun sama-sama merupakan pemerintahan monarki absolut seperti Arab Saudi, tetapi secara politik lebih realistis dalam mengakomodasi suara-suara pro perubahan di Timur Tengah.

Berbeda dengan Arab Saudi yang cenderung lebih alergi terhadap hal-hal tersebut. Qatar adalah salah satu negara di Kawasan Teluk yang memprotes penggulingan Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mursi, di mana penggulingan tersebut di sinyalir juga di dukung oleh Uni Emirat Arab dan Saudi. Seperti Turki, Qatar menganggap pemerintahan Mursi perlu di dukung karena secara de jure dan hukum internasional merupakan rezim yang sah.

Beberapa pihak seperti Menteri Luar Negeri Jerman bahkan melihat bahwa kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump ke Saudi beberapa waktu yang lalu juga berkontribusi dalam krisis tersebut. Dukungan Trump secara terbuka terhadap Saudi bahkan berbeda dengan sikap US State Department (Kemenlu AS) dan Pentagon yang cenderung ingin menjaga kenetralan Amerika Serikat. Beberapa analis melihat antara alasan politik (latar belakang mantu Trump Jared Kushner yang sangat pro-Zionis) dan ekonomi (kepentingan bisnis keluarga Kushner).

Keempat, dalam koridor ke-Indonesiaan, krisis Qatar ini jangan sampai menuai konflik horizontal di masyarakat akibat sikap reaksional pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi sikap Saudi dengan pendekatan Agama. Ada sejumlah pihak yang berafiliasi ke Saudi dan kemungkinan mendapatkan pendanaan sosial yang cenderung menjustifikasi apapun kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari perspektif Agama, bahkan cenderung menyerang pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, yang sebenarnya mereka tidak memiliki pemahaman politik yang memadai dalam membaca isu ekonomi politik dari isolasi ini.

Terakhir, kita tidak berharap persoalan di Kawasan Teluk ini berkembang di tanah air, karena berpotensi merusak kebhinekaan dan stabilitas politik Indonesia. Apalagi suhu politik di dalam negeri sendiri sedang cukup panas, paska pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait Organisasi Masa atau Perppu Ormas.

Sebagian pihak bahkan melihat Perppupem Ormas tidak sesuai dengan semangat Pancasila & UUD 1945 dan cenderung dapat di salah gunakan oleh Pemerintah untuk membungkam segenap pihak yang berseberangan secara politis dengan Jokowi Administration ataupun pemikiran-pemikiran yang biasa mengkritisi kinerja pemerintahaan saat ini.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
Farouk Abdullah Alwyni



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 12-12-2017