Rapor APBN 2018

Desi Angriani - 04 Januari 2019 20:08 wib
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)

PEMERINTAH baru saja menutup buku tahun anggaran 2018. Realisasi penggunaannya disebut nyaris mencapai target. Artinya Kementerian Keuangan selaku bendahara negara mendapat rapor cukup baik alias berhasil mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kredibel.

Sebelum membedah lebih jauh pengelolaan APBN 2018, perlu diketahui APBN itu merupakan napas bagi suatu negara. Sebab, di dalamnya terdapat daftar sistematis dan terperinci terkait rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

Setidaknya ada tiga unsur utama dalam APBN yakni, pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan. Secara teoritis, pendapatan negara sangat beragam tapi umumnya disebut sebagai pendapatan pajak dan bukan pajak. Bisa dikatakan, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, yang dimaksud dengan belanja ialah semua hal yang harus dibayar pemerintah mulai dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembelian barang kantor pemerintah, dana pendidikan, subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya. Untuk pembiayaan erat kaitannya dengan seluruh sektor yang menjadi kebutuhan negara secara luas.

Itulah mengapa APBN perlu dikelola secara pruden dan kredibel, agar suatu negara dapat mengatur kegiatan perekonomiannya secara baik. Apalagi begitu banyak risiko internal maupun global yang tidak bisa dihindari. Misal jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan keadaan normal.

Adapun sebelum menetapkan APBN 2018, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Pengaruh faktor global di antaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia.

Sementara faktor domestik didasarkan pada tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.

Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2018 di angka 5,4 persen; tingkat inflasi yang terkendali dalam kisaran 3,5 persen; nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan berada pada Rp13.400 per USD; tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen; Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel; lifting minyak dan gas bumi 2018 yang diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, dalam postur APBN 2018, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Untuk belanja negara, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, maka defisit anggaran pada APBN 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar yang 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari outlook 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.

Sayangnya hampir sepanjang 2018, Indonesia dihantam badai ketidakpastian global yang sempat mengacaukan sejumlah asumsi makro. Pertama, pergerakan nilai tukar rupiah menyentuh level Rp15.000 per USD atau melenceng dari asumsi dasar yang dipatok Rp13.400 per USD.

Asumsi kedua yang meleset adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai USD68 per barel, sedangkan asumsi ICP adalah USD48 per barel. Ketiga adalah lifting yang mencapai 774 ribu barel per hari atau meleset dari asumsi 800 ribu barel per hari (bph). Untuk lifting gas mencapai 1,14 juta barel setara minyak per hari, sedangkan asumsi 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Melencengnya sejumlah target asumsi makroekonomi tersebut tak menggoyahkan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2018 merupakan salah satu APBN yang tidak mengalami perubahan di pertengahan tahun anggaran.

Ini pertama kalinya dalam kurun waktu 15 tahun, pemerintah tidak melakukan perubahan APBN yang telah disampaikan DPR. Menurut Menkeu, postur APBN 2018 sudah cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara. Selain itu, defisit anggaran 2018 juga akan berada di bawah dua persen.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini, kami tidak melakukan APBN perubahan," kata Ani sapaannya pada 9 Juli 2018.

Keputusan pemerintah untuk tidak melakukan perubahan terhadap APBN dinilai cukup berani. Pasalnya. nilai tukar rupiah terus tertekan meski Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi pasar dan menaikkan tingkat bunga acuan mengikuti kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Eko Listiyanto, saat itu pemerintah semestinya melakukan perubahan terhadap asumsi makro terlepas dari berbagai tekanan politik menjelang 2019. Sebab, asumsi makro yang ada sudah tidak realistis dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa kuartal.

Penantian pasar terhadap sikap fiskal ini, lanjutnya justru menambah ketidakpastian sehingga rupiah semakin tertekan. Hal ini turut membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kerap berada di zona merah.

"Sudah seharusnya angka-angka ini direvisi. Karena engga ada APBNP engga cuma sekadar menghindari lobi-lobi politik dengan DPR," ujar Eko kepada Medcom.id.

Namun demikian, pemerintah rupanya berhasil membuktikan realisasi APBN 2018 mencapai kinerja yang sangat positif. Defisit anggaran tercatat sebesar 1,76 persen dari PDB atau lebih kecil dari target 2,19 persen; keseimbangan primer tercatat defisit sebesar Rp1,8 triliun atau jauh dari target yang sebesar Rp87,33triliun; pendapatan negara melampaui target sebesar 102,5 persen; belanja negara dapat optimal 99,2 persen; pembiayaan anggaran lebih rendah Rp25,5 triliun dari target.

"Kami optimistis masuki 2019 dengan terus meningkatkan kewaspadaan," kata Menkeu dalam akun facebooknya pada 2 Januari 2019.




Catatan Penting Pengelolaan APBN 2018

Terlepas dari keberhasilan pengelolaan APBN 2018, pemerintah dinilai perlu mengukur prestasi tersebut berdasarkan tujuan dari pengelolaan anggaran itu sendiri. Misalnya, terhadap aspek kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan, serta representasi ketiga indikator ini terhadap pertumbuhan ekonomi.

Wakil Direktur Indef mengakui realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau melebihi target APBN Rp1.894,7 triliun perlu diapresiasi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelummua, realisasi pendapatan negara 2018 meningkat 16,6 persen. Namun, angka penerimaan negara tersebut rupanya belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target yakni, sebesar 5,4 persen.

Selanjutnya, aspek ekonomi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti nilai tukar juga perlu menjadi catatan pemerintah. Sebab, masyarakat harus membayar Rp1.000 per USD lebih mahal dari asumsi nilai tukar dalam APBN 2018 yang sebesar Rp13.400 per USD. Kini mata uang Garuda bergerak stabil pada kisaran Rp14.500 per USD setelah sebelumnya mengalami tekanan begitu dalam.

Catatan lainnya ialah penggunaan model cash basis dalam menjaga keseimbangan primer. Model ini menggunakan teknik penghitungan berdasarkan arus keuangan baik yang keluar maupun yang masuk. Dengan kata lain, mudah bagi pemerintah untuk membuat keseimbangan primer menjadi nol, bahkan surplus lantaran cukup mengutak-atik anggarannya melalui penundaan pembayaran, penghematan atau APBNP.

Sayangnnya hal tersebut dapat menghilangkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan APBN. Eko menyarankan, sebaiknya pemerintah mulai menggunakan metode accrual basis. Di mana pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar.

Kemenkeu mencatat keseimbangan primer nasional berada di angka negatif Rp1,8 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2018, yaitu negatif Rp87,3 triliun.

"Defisit keseimbangan primer turun tetapi kita harus melihat selama pemerintah menggunakan model cash basis dalam APBN maka ujung-ujungnya pasti defisit primer turun sendiri. Deal-deal yang sudah terjadi tinggal enggak perlu dieksekusi," ungkapnya kepada Medcom.id.

Di sisi lain, kenaikan belanja sosial dalam APBN diharapkan mampu memberdayakan masyarakat alias tidak berefek sementara terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Meski ecara politik, kenaikan belanja sosial dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan hal lumrah.

Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu menambahkan faktor yang cukup penting diperhatikan adalah kemampuan pemerintah untuk mengerem pengeluaran rutin dengan tujuan efisiensi. Menurutnya tantangan pengelolaan APBN 2019 akan relatif lebih ringan dibandingkan dengan 2018.

Meski demikian, disiplin fiskal masih sangat diperlukan mengingat sekitar 80 persen dari utang pemerintah adalah dalam bentuk surat berharga. Sepanjang 2018, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp358 triliun, lebih rendah dari target APBN Rp414,5 triliun. Angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp441,8 triliun. Hal ini merupakan bukti dari komitmen pemerintah untuk mengurangi angka pembiayaan melalui utang.

"Kemenkeu patut diacungi jempol karena telah mengelola APBN 2018 dengan sangat kredibel. Di tengah-tangah banyaknya dan beratnya global shocks, budget pemerintah yang kredibel seperti ini menjadi faktor utama (di samping harga crude) yang menahan nilai tukar rupiah pada level yang cukup masuk akal di akhir 2018," tutur Febrio kepada Medcom.id.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan capaian pada anggaran 2018 akan menjadi masukan dalam pelaksanaan APBN 2019, termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan utang. Pencapaian penerimaan negara yang positif tersebut membuat defisit anggaran hanya mencapai 1,76 persen dari target APBN sebesar 2,19 persen.

Itu yang kemudian memperbaiki neraca keseimbangan primer dari negatif Rp87,3 triliun menjadi negatif Rp1,8 triliun. Di samping itu, realisasi pembiayaan anggaran pun dapat dikurangi Rp25,5 triliun dari target APBN 2018. Hal itu terutama didukung oleh pengurangan pembiayaan utang sebesar Rp32,5 triliun.

"(APBN) 2019 akan dijalankan dulu. Tentunya hasil 2018 akan menjadi masukan dalam pelaksanaan APBN 2019," katanya pada 3 Januari 2019.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 17-01-2019