DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 14.332.438.005 (21 AGUSTUS 2018)

Mempertimbangkan Ambiguitas Ekspansi Utang

- 07 Juni 2018 17:15 wib
Ilustrasi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho).
Ilustrasi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho).

PRAKTIK ekonomi selama beberapa dekade telah memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan sudah tidak menjadi alat lagi dalam rangka pembangunan ekonomi, tetapi lebih dari itu, ia sudah menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.

Setiap negara tentu ingin memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi tidak semuanya berhasil mencapainya. Di Asia, hanya beberapa negara yang pertumbuhannya tinggi seperti Tiongkok dan India. Di Asia Tenggara, Myanmar menjadi negara yang patut diperhitungkan karena tingkat pertumbuhannya yang relatif tinggi bersama dengan Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Paling tidak semua negara itu masih pada kisaran 6-7 persen, di atas Indonesia yang meskipun meningkat dari 4,98 persen (2015), menjadi 5,02 persen (2016) sebelum akhirnya mencapai 5,09 persen di tahun berikutnya, tetapi masih di bawah enam persen.

Dalam rangka akselerasi pertumbuhan, infrastruktur digenjot dengan menyuntikkan anggaran sebesar Rp154,7 triliun (2014), Rp256,1 triliun (2015), Rp269,1 triliun (2016), dan Rp388,3 triliun (2017), serta Rp410,7 triliun (2018) dan dialokasikan untuk berbagai sektor. Mulai jalan, telekomunikasi hingga bandara udara dan jalur kereta api.

Akibatnya, ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin sempit dan terlebih lagi ada juga pembiayaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan daerah pinggiran yang jumlahnya tidak sedikit. Utang pun menjadi salah satu pilihan yang rasional.

Selama ini, utang sudah menjadi sumber pembiayaan. Misalnya saja, surat utang negara (SUN), menyumbang sebesar Rp615,5 triliun (2010), Rp684,6 triliun (2011), Rp757,2 triliun (2012), Rp908,1 triliun (2013), dan Rp1.101,6 triliun (2014), Rp1.327,4 triliun (2015), Rp1.531,5 triliun (2016), serta Rp1.770,7 triliun (2017).

Surat berharga syariah dan negara (SBSN) juga menyumbang Rp38,5 triliun (2010), Rp62,8 triliun (2011), Rp98,8 triliun (2012), Rp118,7 triliun (2013), dan Rp143,9 triliun (2014), Rp201,1 triliun (2015), Rp285 triliun (2016), serta Rp382,2 triliun (2017).

Tidak hanya SUN, posisi pinjaman modal kerja naik dari Rp681,9 miliar (Januari 2010) menjadi Rp2.108,2 triliun (Januari 2017). Posisi pinjaman konsumsi naik dari Rp551 triliun menjadi Rp1.245,3 triliun, periode yang sama.

Sementara itu, pinjaman melalui pasar modal, naik dari Rp495,4 triliun menjadi Rp3.352,1 triliun juga, periode yang sama. Nilai emisi obligasi naik dari Rp215 triliun menjadi Rp575,4 triliun antara Januari 2010 dan 2017.




Dua Sisi

Semakin banyak utang, tentu semakin meningkatkan risiko ekonomi. Salah satu indikator risiko yang banyak dipakai ialah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurut Kementerian Keuangan mencapai 29,2 persen, jauh lebih rendah dari beberapa negara lain seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, dan Malaysia 52,7 persen.

Indikator lainnya ialah vulnerability index, Indonesia mencapai 51,3 persen lebih rendah dari India dan lebih tinggi dari Vietnam. Intinya, rasio utang Indonesia masih wajar dan aman sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, bahkan bukan tidak mungkin untuk ditingkatkan. Benarkah demikian?

Untuk dapat ekonomi tumbuh lebih cepat, maka diperlukan utang. Oleh karena itu, banyak ekonom yang berpendapat bahwa tidak perlu takut akan utang, yang penting dapat dialokasikan dan digunakan secara produktif. Pendapat ini ada benarnya, meskipun lebih mudah untuk diucapkan daripada aplikasikan.

Dalam praktiknya, selain dapat mempercepat pembangunan, utang juga memberikan beban yang mesti ditanggung ke depannya. Dengan demikian, utang sebagai instrumen percepatan ekonomi memiliki dua sisi, yaitu sisi ekspansif (expansionary) dan sisi beban (burden). Ia seperti pedang bermata dua.

Ekonom heterodoks aliran post-keynesian dan neo-kaleckian, Eckhard Hein, Till van Treeck, dan Thomas I. Palley berpendapat bahwa peningkatan utang yang semakin signifikan merupakan salah satu ciri khas dari bentuk finansialisasi atau era ketiga dari kapitalisme, yaitu perdagangan, industrialisasi, dan digitalisasi.

Dengan menggunakan klasifikasinya atas utang, indikator rasio utang baik yang menggunakan PDB maupun cadangan devisa menjadi bersifat terlalu agregat dan tidak mencerminkan ekonomi riil.

Lebih lanjut, mereka membagi utang menjadi beberapa kategori. Pertama, utang konsumen seperti di pasar obligasi yang memungkinkan klaim transfer pendapatan rumah tangga (household) kreditur kepada rumah tangga debitur. Kedua, pinjaman melalui uang endogen yang tercipta ketika perbankan memberikan pinjaman. Ketiga, pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada perusahaan lainnya atau rumah tangga debitur.

Berdasarkan kategori ini, dampak utang terhadap pertumbuhan bersifat ambigu yaitu utang tidak selalu dalam jangka pendek memberikan pengaruh kepada pertumbuhan dan juga tidak berarti memperlambat aktivitas ekonomi dalam jangka pendek.

Sementara itu, dalam jangka panjang, meskipun bersifat eskpansi melalui peningkatan pengeluaran, dapat menjadi beban terutama via pembayaran beban bunga (interest payment). Utang konsumen dipastikan tidak ambigu akan memberikan efek negatif dalam pertumbuhan jangka panjang.

Namun, utang perusahaan bersifat ambigu dan hanya akan memberikan efek kepada pertumbuhan jika kecenderungan konsumsi konsumen melebihi kecenderungan investasi perusahaan.




Perlu Memprioritaskan

Data empirik jangka panjang memverifikasi pendapat ini. Utang Indonesia dari 1970 hingga 2017 yang meliputi jumlah total dari private creditors, other private creditors, commercial banks and other creditors, bonds, official creditors, dan private nonguaranteed memperlihatkan total pertumbuhan utang Indonesia yang semakin meningkat yaitu dari USD707.327.000 (1970) menjadi USD27.329.778.114 (2017).

Seiring dengan itu, tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga memiliki tren jangka panjang yang menurun. Rata-rata tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga periode 1971-1980 ialah sebesar 8.34 persen, menjadi 8,08 persen pada periode 1981-1990, 6,23 persen, 4,63 persen, dan 5,52 persen pada periode seterusnya.

Begitu juga untuk rata-rata tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah yang menurun dari 12,4 persen periode 1971-1980 menjadi 3,85 persen periode 2011-2016. Fakta ini koresponden dengan pelambatan daya beli yang menjadi isu nasional tahun lalu.

Kita selalu menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam jangka pendek, tetapi seringkali melupakan efek jangka panjang, yang pada kasus utang, akan pasti tidak ambigu membebani rumah tangga dan pemerintah, sedangkan efek ekspansinya masih ambigu.

Oleh karena itu, kalaupun pemerintah mesti berutang, pemerintah perlu memprioritaskan jenis utang sehingga tidak terjebak ke dalam ambiguitas efek utang jangka panjang yang menggerus konsumsi dan daya beli.

Utang yang berdasarkan skema B to B dan berbasis kepada uang endogen mungkin dapat lebih dipertimbangkan jika dibandingkan dengan via pasar surat berharga dan yang lainnya karena berdampak secara langsung kepada pengeluaran. (Media Indonesia)

* Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Fachru Nofrian
Analis di Badan Supervisi Bank Indonesia
Staf di Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Alumni Centre d'Economie de la Sorbonne, Paris



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 22-08-2018