Tender Offer Persero dan Holding BUMN

- 17 November 2017 11:21 wib
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Hal itu menjadi angin segar bagi terbentuknya holding atau perusahaan induk tambang yang digadang-gadang akan menjadi kendaraan pemerintah guna menampung saham divestasi PT Freeport Indonesia (FI) hingga 51 persen.

Inalum sebagai holding dari PT Aneka Tambang (persero) Tbk, PT Bukit Asam (persero) Tbk, dan PT Timan (persero) Tbk akan bersama dengan anggota konsorsium lainnya mengambil alih kepemilikan saham PT FI yang memiliki aset USD11 miliar dari PT Freeport McMoran.

Namun, sebelum melangkah jauh guna menjalankan penugasan akuisisi saham PT FI, Inalum sebagai holding tambang memiliki persoalan yang harus dijawab.

Persoalan itu ialah ketentuan untuk melakukan penawaran pembelian saham sukarela (tender offer) dari pemegang saham publik karena saham tiga BUMN tambang itu tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dirut BEI Tito Sulistio menyuarakan perlunya Inalum melakukan tender offer atas nama kepentingan pemegang saham publik. Alasannya ialah pembentukan holding tambang itu diikuti perubahan pemegang saham pengendali dari ketiga BUMN itu dari pemerintah menjadi Inalum.

Itu termasuk hal yang material.

Penghilangan status persero atas tiga BUMN itu turut menguatkan pandangan terjadinya perubahan pengendalian atas tiga BUMN itu. Apalagi persero memiliki arti sebagai sebuah badan usaha yang dikelola negara atau daerah.




Penghilangan status persero tidak jadi masalah saat pembentukan holding perkebunan. Perusahaan perkebunan yang dileburkan dalam holding perkebunan merupakan perusahaan tertutup yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah.

Masalah penghilangan status persero akan menjadi makin sensitif bila dikaitkan dengan rencana pembentukan holding perbankan. Pihak yang harus dihadapi tidak hanya investor publik, tapi juga persepsi para nasabah bank yang merasa bank-bank BUMN itu bukan lagi milik dan di bawah pengelolaan pemerintah.

Agar tidak menjadi bola liar dan menghambat pembentukan holding-holding BUMN lainnya, masalah status persero dan perlu tidaknya tender offer harus segera dituntaskan.

Argumentasi pemerintah bahwa peleburan BUMN dalam satu holding tidak menyebabkan perubahan kepemilikan pemegang saham pengendali perlu diperkuat dengan fakta dan landasan hukum.

Kepemilikan saham Dwiwarna sebagai bukti kontrol pemerintah di BUMN tidak lagi memadai. Ternyata pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak di Indosat yang sahamnya mayoritas dikuasai investor meski saham Dwiwarna tetap di tangan pemerintah. (Media Indonesia)


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 22-05-2018