Kembalikan Batam

- 13 September 2017 11:09 wib
Suasana di kawasan Nagoya sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Kota Batam. (FOTO: MTVN/Anwar Sadat)
Suasana di kawasan Nagoya sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Kota Batam. (FOTO: MTVN/Anwar Sadat)

MARET 2001 saya mulai berperan sebagai direktur Politeknik Batam (Polibatam), PTS yang didirikan Otorita Batam (OB), bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, UNRI, dan ITB, sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia 1999. Sebagai kawasan investasi, Batam layak memiliki politeknik agar mampu menyediakan tenaga kerja terampil yang diperlukan investor.

Masa itu Batam masih bagian Provinsi Riau, OB masih powerful, pengelolaan Batam 100 persen di bawah komando OB. Tampak sangat mudah bagi OB mendirikan dan mendanai pengoperasian politeknik. Dengan tiga program studi, akuntansi, elektronika, dan informatika, Polibatam berkembang pesat, lulusan pertamanya, 2004, dengan cepat terserap oleh pasar kerja di Batam.

Dengan berjalannya waktu, kompetensi lulusan Polibatam semakin dipercaya industri pengguna. Dalam kancah nasional, reputasi Polibatam secara bertahap semakin mendapat pengakuan. Kemampuannya menjuarai kontes robot nasional, meski usianya masih jauh di bawah politeknik negeri lainnya, telah membawa Polibatam pada kancah internasional. Kemampuan OB menyelesaikan pembangunan kampus baru di Batam Center yang mewah menjadikan Polibatam sebagai politeknik termegah di RI.

Pengungkapan sejarah singkat Polibatam di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa keberadaan OB adalah keistimewaan bagi Batam. Keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain ini telah mampu memberikan kontribusi positif.

Kala itu, pertumbuhan ekonomi Batam jauh di atas nasional. Batam masih berpredikat sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Infrastruktur yang semakin baik dan lengkap, termasuk keberadaan Polibatam sebagai penghasil SDM terampil, telah menjadikan Batam sebagai kawasan investasi kompetitif di Asia.

Pemekaran Provinsi Riau yang melahirkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang didukung Pemkot Batam dan OB ternyata berdampak terjadinya perebutan kekuasaan. Kepala OB dan Wali Kota Batam berkeinginan menjadi Gubernur Kepri. Kompetisi keduanya menyebabkan upaya saling menjatuhkan. Pengelolaan Batam mulai menjadi rebutan, masing-masing merasa memiliki wewenang. Akibatnya, investor, dan tentunya manajemen Polibatam, dibuat bingung dan terjepit di antara keduanya.




Perselisihan menjadi reda ketika mantan kepala OB menjadi Gubernur Kepri dan terjadi perubahan struktur organisasi. OB berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, berada di bawah Dewan Kawasan (DK) Batam yang diketuai Gubernur Kepri. Sebagai Ketua DK, Pak Gubernur Kepri sekarang memiliki kapasitas mengendalikan BP dan Pemkot Batam dalam mengelola Batam. Karena mantan Kepala OB, tentu Gubernur masih piawai, sehingga Batam relatif tenang, promosi ke luar negeri gencar, dan investor berdatangan. Polibatam terlepas dari jepitan OB dan pemkot karena sejak Oktober 2010 berubah status menjadi Politeknik Negeri Batam. Kontribusi BP Batam pun berakhir pada Oktober 2015.

Mantan Kepala OB hanya menjabat Gubernur Kepri selama satu periode. Struktur organisasi tidak berubah, Gubernur Kepri tetap sebagai Ketua Dewan Kawasan. Namun, gubernur baru tidak punya pengalaman mengelola lembaga khusus seperti BP Batam. Muncul kembali perselisihan BP dan Pemkot Batam. UU Otonomi Daerah menjadi amunisi andalan Pemkot Batam. Masyarakat, tergantung kepentingannya, terbelah. Saat BP akan menaikkan tarif sewa lahan, pemilik lahan tidur protes. Beramunisi UU Otonomi Daerah, Pemkot Batam mengklaim sebagai lembaga paling berwenang mengelola Batam.

Sebagai lembaga yang diberi wewenang mengelola lahan di Batam untuk investasi, BP berupaya menarik lahan tidur agar dapat disediakan untuk investor. Demikian pula Provinsi Kepri, keinginannya ikut mengatur Batam sering terbentur pada wewenang yang diklaim milik BP. Batam bagaikan sebuah kapal dengan banyak nakhoda, pasti tidak akan maju. Padahal, Batam berpotensi jadi kapal dengan multiengine sehingga mampu melaju pada berbagai kondisi.

Melihat Batam yang semakin banyak memiliki pengelola, pemerintah mengubah struktur organisasi, DK Batam di bawah kendali menko ekonomi. Masyarakat berharap semua keputusan tentang Batam sebelumnya telah dibahas matang di DK Batam yang di dalamnya ada gubernur, wali kota, dan Kepala BP. Akan tetapi, jauh panggang dari api, masih ada saja kebijakan yang telah diterapkan, tetapi belum dapat diterima semua pihak.

Kondisi tidak kondusif ini ditambah ekonomi dunia yang belum pulih, telah menyebabkan anjloknya ekonomi Batam. Pertumbuhan Batam bahkan di bawah nasional sehingga perannya sebagai lokomotif ekonomi nasional sementara lenyap.

Sejak lahir hingga sekarang, Batam memiliki keistimewaan ekonomi, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pemerintah tentu ingin memperoleh lebih dari Batam jika dibandingkan dengan kawasan lain di RI. Posisi geografis Batam sangat strategis sehingga layak ditetapkan sebagai kawasan investasi yang perlu keistimewaan. Batam yang istimewa secara ekonomi diharapkan menjadi lokomotif ekonomi nasional, dan telah terbukti pada dekade yang lalu.

Bahkan ada yang mengatakan Tiongkok meniru Batam saat mengembangkan kawasan ekonomi mereka dan maju pesat. Keberadaan OB atau BP Batam ialah wujud pelaksana keistimewaan itu. Bahwa dalam pelaksanaannya ada penyimpangan, wajib diperbaiki, tetapi tidak harus dihilangkan. Hasil dari keistimewaan tentu akan dinikmati masyarakat Batam dan bangsa Indonesia. Pemkot Batam dan Provinsi Kepri juga bisa mengklaim sebagai bagian dari prestasi mereka.

Pembangunan ekonomi masa kini memerlukan banyak investor. Ekonomi dunia sedang bergeser ke Asia, tempat investor akan mengembangkan bisnis. Paradigma Batam Incorporate, istimewa dan beda dengan daerah lain, layak diterapkan agar makin banyak investor datang dan Batam kembali sebagai lokomotif ekonomi nasional. (Media Indonesia)

Priyono Eko Sanyoto
Direktur Politeknik Negeri Batam



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017