Mengapa Elektronifikasi Tol?

- 06 Januari 2018 14:18 wib
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Lucky)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Lucky)

INDONESIA mencatat sejarah baru dalam sektor keuangan dan transportasi. Per 31 Oktober 2017, seluruh gerbang tol di Indonesia hanya melayani transaksi nontunai. Sebelum diluncurkan, program elektronifikasi tol ini telah menuai pro-kontra masyarakat.

Lalu, mengapa kebijakan ini tetap diluncurkan?

GNNT dan Elektronifikasi

Berbicara elektronifikasi, tentu tidak lepas dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia sejak 14 Agustus 2014 silam. Gerakan yang menjadi payung elektronifikasi ini digagas karena Indonesia masih tertinggal dalam penggunaan instrumen pembayaran nontunai.

Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga 2015, pangsa transaksi pembayaran penduduk Indonesia yang dilakukan secara nontunai hanya sebesar 13,47 persen. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa meskipun 36 persen penduduk Indonesia telah memiliki rekening bank, penggunaan instrumen nontunai ternyata kurang dari 10 persen.

Bandingkan dengan negara kawasan Asia Timur yang sebesar 15 persen dan negara-negara maju yang mencapai 50 persen. Bank Indonesia memberikan perhatian besar pada peningkatan transaksi nontunai mengingat transaksi jenis ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Selain meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi dan efektivitas kebijakan moneter, transaksi nontunai juga mampu mereduksi shadow economy (kegiatan ekonomi di pasar gelap). Mitigasi aktivitas ilegal dalam transaksi tunai (korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain), serta mendorong modernisasi infrastruktur keuangan.

Dalam rangka akselerasi pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai, dicanangkan program elektronifikasi dengan uang elektronik sebagai salah satu instrumennya. Selain karena memiliki karakteristik transaksi mirip dengan uang tunai, (nominal kecil, mudah digunakan dan cepat diproses), uang elektronik juga lebih aman dan efisien.

Serta lebih transparan karena transaksinya dapat direkam, ditelusuri, dan dimonitor. Perlu diingat bahwa seluruh uang elektronik yang beredar di Indonesia harus dalam denominasi rupiah sehingga sejalan dengan kewajiban penggunaan rupiah untuk bertransaksi di wilayah Indonesia.




Elektronifikasi Tol

Mengingat program elektronifikasi dirasa sangat bermanfaat, Bank Indonesia dan pemerintah mulai melakukan berbagai sinergi kebijakan, di antaranya program elektronifikasi sektor transportasi.

Inisiatif yang dirintis sejak 2013 itu dimulai dari commuterline dan bus Trans-Jakarta yang memberlakukan pembayaran nontunai melalui uang elektronik yang juga berfungsi sebagai tiket (e-ticket).

Pada 31 Mei 2017, Bank Indonesia dan Kementerian PU-Pera sepakat memperluas kerja sama tersebut melalui program elektronifikasi tol. Sudah menjadi rahasia publik, bahwa tol di Indonesia belum sepenuhnya menjadi jalan 'bebas hambatan'. Antrean gerbang tol yang panjang khususnya menjelang libur panjang seringkali memicu kemacetan.

Elektronifikasi tol ini menjadi penting mengingat sasaran akhir pengembangan tol ialah penerapan multi lane free flow (MLFF), yaitu proses pembayaran nirsentuh, yakni pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol. Mirip dengan tol di Singapura dan negara maju lainnya.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, terdapat empat tahapan strategi implementasi. Pertama, tahap elektronifikasi seluruh tol pada 31 Oktober 2017. Kedua, tahap integrasi sistem ruas tol sehingga pengendara tidak perlu berkali-berkali melakukan tapping jika melalui ruas tol yang berbeda.

Ketiga, tahap integrasi ruas tol serta pembentukan electronic toll collection (ETC) untuk menyediakan sarana dan prasarana transaksi, rekonsiliasi transaksi, dan monitoring data transaksi nontunai.

Keempat ialah penerapan MLFF di seluruh gerbang tol pada 31 Desember 2018 yang akan dioperasikan oleh ETC.



Manfaat dan Tantangan

Lalu, apa manfaat elektronifikasi tol? Sekurangnya terdapat empat manfaat elektronifikasi tol.

Pertama, mengurangi antrean karena waktu transaksi dengan uang elektronik lebih cepat hingga tiga detik dibanding transaksi tunai.

Kedua, transaksi lebih aman karena tidak perlu menyiapkan uang tunai.

Ketiga, transaksi lebih praktis, cukup dengan menempelkan kartu uang elektronik.

Keempat, transaksi lebih akurat sehingga mengurangi risiko kesalahan pengembalian uang.

Terkait kekhawatiran meningkatnya pengangguran, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan tidak ada PHK bagi para pekerja. Mereka dialihtugaskan untuk mengisi posisi lain di kantor dan sebagai pemandu di gerbang tol.

Dua bulan sejak digulirkan, capaian elektronifikasi tol secara nasional tercatat 98 persen. Artinya, masih ada transaksi yang dilakukan secara tunai. Tantangan terbesar tentu berasal dari budaya nontunai sebagian pengendara yang masih perlu ditingkatkan.

Tidak semua pengguna tol senantiasa memastikan kecukupan saldo uang elektronik yang dibawa. Akibatnya, hal itu mengganggu kelancaran transaksi dan sering menimbulkan antrean di gerbang tol.

Dari sisi infrastruktur, masih minimnya fasilitas top up uang elektronik juga perlu mendapat perhatian. Tantangan lain tentu di tengah ketatnya target waktu dari setiap tahapan, seluruh pihak harus menyiapkan infratruktur dan skema bisnis yang pas.

Skema yang tetap menguntungkan, tetapi tidak menimbulkan rente ekonomi dan memerhatikan kepentingan publik. Untuk itu, tidak cukup hanya dilakukan sosialisasi dan edukasi saja. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dari berbagai pihak, lintas kementerian dan lintas lembaga sehingga elektronifikasi tol benar-benar mampu memberikan dampak positif dan kemanfaatan optimal bagi perekonomian kita.

Bukan seperti gulali, manis, tetapi tidak menyehatkan. (Media Indonesia)

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Siti Rochmawati
Analis Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 25-02-2018