Pajak: Limbo di Ujung Tahun

- 19 Desember 2017 13:09 wib
Pengamat pajak Yustinus Prastowo. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)
Pengamat pajak Yustinus Prastowo. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)

MENOLEH ke belakang, persisnya di Abad Pertengahan, ketika peradaban manusia kerap dicap meredup, berkembang satu gagasan spekulatif tentang dunia pasca-kematian yang dikenal dengan limbo.

Limbo berasal dari istilah Latin limbus yang berarti tepi atau batas. Para teolog memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang jiwa orang mati yang meninggal dalam keadaan berdosa namun semasa hidupnya bersahabat dengan hal baik. Mereka tak langsung masuk surga maupun neraka, tapi berada pada keadaan antara menanti doa-doa dan kebaikan Tuhan. Limbo adalah ekspresi pengharapan manusia yang berdosa dan mendamba belas kasih Tuhan.

Dunia perpajakan agaknya tak dapat berjauhan dengan konsepsi teologi. Idiom-idiom yang dipakai pun bernuansa teologis seperti pengampunan, khilaf, kejahatan, dan itikad baik. Rupanya pajak memang bagian keseharian manusia, yang dalam kepenuhannya, meminjam mistikus Mircea Eliade, adalah homo religiosus.

Dimensi relijius pajak setidaknya dapat dirunut dalam sejarahnya. Orang Israel menyebut pajak sebagai 'tithe' atau perpuluhan, sebagai akar kata 'tax' yang kita kenal saat ini. Hari Raya Hanukkah yang dipestakan pun merupakan peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Bangsa Yunani Antik mengenal konsep 'liturgia' --semacam ritual agama--untuk merumuskan beban pajak.

Dan Islam menempatkan zakat, khususnya zakat mal, sebagai kewajiban dan tanggung jawab seseorang terhadap sesama yang berkekurangan dan membutuhkan. Pajak atau zakat adalah pertemuan keilahian dan kemanusiaan melalui konsep 'habluminallah' dan 'habluminannas': mengimani Tuhan tercermin dalam bakti kepada sesama.

Indonesia baru saja menjalankan program pengampunan pajak. Telah begitu banyak konstruksi dibangun, baik teoretik, praktis, hingga yang moralistik-relijius. Intinya pengampunan adalah momen rekonsiliatif di mana segala kesalahan dilebur melalui suatu skema penebusan. Layaknya sebuah ritual, pengampunan pajak pun bercorak komunal bukan individual.

Masa lalu yang gelap, kelam, jahat ditebus sehingga tiap insan (wajib pajak) berhak menatap masa depan dengan putih bersih. Di sisi lain, secara politis pengampunan pajak kerap dituding sebagai bentuk kekalahan negara di hadapan para pengemplang pajak, oligarkh, kaum gelojoh, dan penumpang gelap.

Dari sudut pandang sosio-teologis, pajak adalah momen relijius yang memampukan manusia yang jatuh untuk bangkit dan mengalami pemulihan. Citranya kembali baik atau suci di hadapan Sang Baik atau hukum negara.

Kini, usai pengampunan pajak seharusnya tak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak melakukan penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, pengampunan hanya sebuah kekaburan karena batas tegas antara yang baik dan yang buruk tak jelas, antara yang 'tertebus' dan 'pendosa' tetap berbaur.

Namun seperti para teolog Abad Pertengahan yang mencoba mengatasi dilema dikotomis 'surga-neraka' bagi jiwa-jiwa yang sebenarnya punya kehendak baik namun memiliki cela, Pemerintah pun tergerak hatinya, iba dan kasihan, lantas menimbang pengampunan kedua.

Kesempatan kedua yang diberikan bukan karena kehendak baik manusia melainkan lantaran kerahiman Tuhan. Keputusan ini tak urung membelah publik. Yang kontra mengatakan bahwa Pemerintah lemah, kompromistis, tak punya pendirian. Sebaliknya yang pro akan mengatakan bahwa Pemerintah baik, memberi kesempatan karena tak mau menghukum warganya, dan menempatkan rekonsiliasi sebagai keutamaan.

Keduanya tentu saja punya pendasaran alasan dan argumen yang masuk akal. Namun perbincangan tentang 'yang baik' kadang kala melampaui pembedaan simplistik yang beroposisi biner sebagai 'benar vs salah' belaka. Jika kita berkutat pada argumen-argumen partikular, apa bedanya dengan serpihan fakta yang jarang bisa menangkap dimensi utuh manusia: sekaligus berciri sosiologis, kultural, ideologis, antropologis, dan teologis. Kemampuan dan kesediaan menempatkan medan analisis dalam bentangan cakrawala tilikan yang lebih luas ini akan membantu kita memperoleh kejernihan.

Hidup di dunia yang dipenuhi simpang siur, berkait-kelindannya aneka gejala, meleburnya batas dan sekat negara-bangsa, penetrasi teknologi, juga anonimitas (pudarnya persona) dan anomi (kondisi tanpa aturan) --kikir-- melukiskan satu gejala sebagai ciri keseluruhan manusia adalah kesesatan! Baik ekonomi, budaya, sosiologi, agama, dan politik adalah unsur-unsur yang membentuk senyawa bernama manusia, masyarakat, dan semesta.

Pula pajak. Semua sepakat pajak itu penting, nadi peradaban. Tetapi kita juga maklum tak jarang pemungutan pajak tergelincir pada kesemena-menaan. Sayangnya, alih-alih dapat memungut secara adil dan mendapatkan hasil optimal, praktik pemungutan pajak sering terbentur tembok keengganan, penolakan, bahkan pembangkangan.

Selayaknya manusia relijius yang tumbuh dalam taman nilai, sadar pajak juga butuh suasana yang kondusif dan memungkinkan biji  jatuh di tanah yang subur. Dalam masyarakat yang terlalu frontal dan brutal merayakan perbedaan atas hal-hal yang prima facie dangkal, upaya membangun kesadaran pajak rawan terganjal.

Syakwasangka yang diutamakan, kerendahan hati dan keugaharian belakangan. Pemerintah yang berdarah-darah membiayai jalannya pembangunan, dipersulit dengan gerutu, prasangka, dan kesalahpahaman. Namun juga korupsi, belanja yang buruk, dan penyelewengan.

Benarlah Thomas Hobbes yang memanggil kembali Leviathan, dia 'yang agung', sekaligus simbolisasi kuasa dan ketakutan, yang menggendong dilema khas manusia, bak Janus yang ambigu: tertib dan keteraturan membutuhkan 'Dia' yang menakutkan dan ditakuti.
Ribuan tahun manusia melakukan ritual kekerasan dalam praktik agama, sebagaimana diteliti Rene Girard, melalui mekanisme kambing hitam (scapegoat) yang dijadikan kurban penebusan dan saluran kekerasan kolektif demi sirnanya mala dan dengki.

Jika pajak adalah 'Leviathan' sebuah negara, maka membangun sistem pajak yang handal merupakan keniscayaan bagi lahirnya tertib dan keteraturan. Dan seperti agama, idiom-idiom kekerasan itu perlu disublimasi dalam konsep-konsep yang halus dan melahirkan persetujuan manusia: tentang cinta, kasih, derma, pengorbanan, pengampunan, dan keselamatan. Atau sebagaimana disitir dalam kitab Tibr Masb?k fi Nash?hat al-Mul?k (Logam Emas yang Terpahat; Wejangan untuk Para Raja), Imam Abu Hamid al-Ghazali meletakkan keutamaan-keutamaan ini sebagai dasar kepemimpinan yang adil dan amanah. Yang 'taqwa' (takut akan Allah).

Lalu kenapa pengampunan atau kesempatan kedua ini relevan? Ya lantaran kita semakin menyadari bahwa pajak adalah manifestasi yang tak terelakkan bahwa manusia adalah 'homo religiosus'. Manusia adalah pertemuan 'yang imanen' karena keputusan dan pergumulan personal untuk patuh, tertib, atau membangkang, dan 'yang transenden' yakni sebuah utopia akan hidup bersama yang adil dan makmur.

Pajak harus selalu menjadi muara perjumpaan --dalam istilah terkenal Rudolf Otto-- antara 'tremendum' (yang menakutkan) dan 'fascinosum' (yang mempesona). Itulah takdir pajak. Ia bukan sekadar logika dan matematika, melainkan sekaligus etika dan theologia. Bukan sekadar 'benar-salah' namun sekaligus percampuran 'baik-buruk', 'yin-yang', melampaui perkara akuntansi, ia adalah isu konstitusi.

Apakah ini sebuah ambiguitas? Boleh jadi. Namun sejarah menunjukkan, bahwa manusia selalu memercikkan daya-daya ilahi sebagaimana kita berpikir tentang limbo. Bukan pertama-tama tentang sorga atau neraka, melainkan abadinya harapan. Dan bagi saya pajak adalah proyeksi harapan.

Pajak adalah limbo, keberadaan di tepi-perbatasan, tempat dan situasi perenungan tentang masa lalu dan masa depan, tentang yang baik dan yang buruk. Seperti kata Hannah Arendt, pengampunan selalu mungkin, lumrah, dan manusiawi justru karena  manusia tak dapat kembali ke masa lalu, melainkan selalu menyongsong masa depan: tentang hidup yang baik. Dan pajak memungkinkan manusia merekabayangkan masa depan dan melukis tentang banyak hal baik.

Oleh: Yustinus Prastowo
Pengamat Perpajakan



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-02-2018