DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Memperbaiki EoDB Indonesia

Angga Bratadharma - 16 Januari 2018 15:19 wib
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Setidaknya, tinggal dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mencapai peringkat ke-40 untuk EoDB di 2019.

Jika ditelisik prestasi yang sudah ditorehkan sekarang, waktu dua tahun sepertinya bukan hal yang sulit guna pemerintah melakukan perbaikan dan mencapai peringkat ke-40. Apalagi, dalam dua tahun terakhir peringkat EoDB Indonesia terus naik atau meningkat 34 poin yakni 15 poin dalam EoDB 2017 dan 19 poin di EoDB 2018.

Adapun Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha di 2018. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat di tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91.



Bahkan, pada periode tersebut Indonesia mengalami perbaikan signifikan dalam ruang lingkup ASEAN. Indonesia naik 34 peringkat dan masuk dalam top reformer EoDB 2017. Sedangkan Vietnam hanya naik 23 peringkat, dan Thailand naik 20 peringkat. Sementara Malaysia justru turun dua peringkat, dan Philipina turun 14 peringkat.

Baca: Pemerintah Prioritaskan Perbaikan 6 Indikator Terburuk dalam EoDB

Adapun indikator Indonesia yang mengalami perbaikan tajam adalah resolving insolvency dari peringkat 74 di EoDB 2016 menjadi peringkat 38 di EoDB 2018 atau naik 36 peringkat dan enforcing contract dari peringkat 171 dalam EoDB 2016 menjadi peringkat 145 di EoDB 2018 atau naik 26 peringkat. Kemudian, getting electricity dari peringkat 61 dalam EoDB 2016 menjadi peringkat 38 di EoDB 2018 atau naik 23 peringkat.


Sumber: Kemenko Perekonomian

Selain itu, perbaikan lain yang sudah dilakukan adalah memperbaiki indikator memulai usaha di mana pemerintah menurunkan biaya memulai usaha dari sebelumnya 19,4 persen menjadi 10,9 persen. Kemudian, pemerintah memperluas akses listrik dengan cara sambung listrik yang lebih efisien yakni dari 357 persen turun jadi 276,1 persen.

Lalu Indonesia mempermudah pemberian akses kredit dengan membentuk biro kredit baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga memperbaiki sistem penagihan elektronik sehingga waktu proses dokumen impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Baca: Mulai 1 Februari Izin Pendirian PT Harus 3 Jam

"Kita sudah tahun ketiga melakukan perbaikan ranking di dalam EoDB. Jadi kita lebih kurang tahu kiatnya bagaimana," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi Ease of Doing Business, di Jakarta, Senin 15 Januari 2018.


Sumber: Kemenko Perekonomian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap berkontribusi untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan peringkat EoDB. Dalam hal ini, Kemenkumham akan mempermudah izin pendirian perusahaan baru atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Baca: Menhub Bakal Turunkan Tarif PNBP di Pelabuhan

Ditargetkan pengurusan izin tersebut hanya membutuhkan waktu selama tiga jam saja. Untuk itu, pada 1 Februari mendatang, diharapkan seluruh proses pendirian PT tiga jam bisa direalisasikan. Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris menegaskan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

"Pada 1 Febuari sudah enggak boleh notaris datang ke teller. Bikin PT harus benar-benar tiga jam, kemarin dihitung masih tujuh  hari," kata dia, Senin, 15 Januari 2018.

Lain Kemenkumham, lain pula langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kontribusinya untuk meningkatkan peringkat di EoDB. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menurunkan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan. Penurunan tarif ini menjadi penting karena berkaitan dengan kemudahan berusaha di aktivitas pelabuhan.


Sumber: BKPM

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penurunan tarif PNBP untuk sub sektor perhubungan laut akan melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun dengan tarif yang lebih murah, dirinya berharap, volume angkutan barang di pelabuhan tetap bisa ditingkatkan.

"Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik. Karenanya tadi Pak Wamenkeu setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu," ungkap Menhub.

Hambatan di EoDB

Meski demikian, upaya perbaikan peringkat EoDB di waktu mendatang bukan tanpa hambatan. Setidaknya terdapat enam indikator kemudahan berusaha yang masih menjadi rapor merah pemerintah. Adapun indikator yang dimaksud adalah indikator dengan peringkat di atas 100.

Baca: Pemerintah Targetkan Kemudahan Berusaha Indonesia Masuk 60 Besar

Indikator yang perlu jadi prioritas untuk diperbaiki oleh pemerintah yakni di antaranya starting business (144), dealing with construction permits (108), registering property (106), enforcing contracts (145), paying taxes (114), dan trading across borders (112).


Sumber: Kemenko Perekonomian

Tidak ditampik, perbaikan di indikator tersebut sangat penting. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan EoDB Indonesia berada di posisi ke-40. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk  segera melakukan sejumlah perbaikan khususnya dari aspek izin, prosedur, dan waktu agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat.

"Kita akan banyak fokus kepada indikator-indikator yang masih jelek. Cara ini ditempuh untuk memastikan kita bisa mencapai perbaikan yang berarti pada tahun ini," kata Darmin.

Baca: Pemerintah Terus Upayakan Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi tidak menampik masih ada kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha. Kendala EoDB tersebut yaitu birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur, dan energi listrik. Adapu urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secepat-cepatnya.

Terkait infrastruktur, Presiden Jokowi mengatakan, apabila infrastruktur minim maka masyarakat tidak bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Misalnya, di Halmahera Tengah dengan keterbatasan pelabuhannya.


Sumber: BKPM

Berkaitan dengan energi listrik, Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. "Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," tukasnya.

Masih Belum Maksimal

Di sisi lain, Operation Analyst Bank Dunia Dorina Georgieva menilai, naiknya peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih belum maksimal lantaran masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa indikator tersebut meliputi hak pemegang saham minoritas yang saat ini memiliki nilai 60, dan pendaftaran properti dengan nilai 60.

Baca: Daya Tarik Investasi RI Kalah dari Vietnam

Kemudian, penegakan kontrak dengan nilai 50‎, nilai tertinggi pada kemudahan pemasangan listrik masih 85, kemudahan berusaha 80, pembayaran pajak sekitar 70, perdagangan lintsar sekitar 65, izin mendirikan bangunan sekitar 64, dan kemudahan mendapatkan kredit atau pinjaman sekitar 63.


Sumber: Kemenko Perekonomian

"Bisa kita bandingkan dengan negara di regional, dan fokus pada perbaikan untuk mencapai perubahan yang ada," kata Dorina.

Baca: BKPM Sosialisasi Kemudahan Berusaha di 90 Kota

Setelah membandingkan dengan negara di kalangan regional atau tetangga, lanjutnya, Pemerintah Indonesia bisa membuat kebijakan yang tujuannya lebih meningkatkan kemudahan berusaha. "Setelah dibandingkan dengan performa negara lain, apa yang dilakukan pembuat kebijakan, itu merupakan hal selanjutnya yang penting," kata Dorina.

Adapun keberhasilan Indonesia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis yaitu dari peringkat ke-106 pada 2016 dan menjadi ke-72 pada 2018 serta terdapat kenaikan peringkat utang dari BBB- menjadi BBB oleh lembaga pemeringkat Fitch Rating minggu lalu patut diacungi dua jempol. Pasalnya, dengan kenaikan kedua peringkat tersebut berarti ruang untuk menjadikan bisnis dan investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di 2018 makin besar.

 


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 19-10-2018