Otak-Atik Izin Perpanjangan Freeport Indonesia

Desi Angriani - 09 Januari 2018 15:15 wib
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)

Jakarta: Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI) bermula dari rezim Orde Baru Soeharto. Perusahaan tambang yang berbasis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat ini mendapat perpanjangan kontrak kaya (KK) selama 30 tahun pada 7 April 1967. 

Selanjutnya perpanjangan kontrak karya Freeport ini dilakukan pada 1991 dengan kemungkinan perpanjangan kontrak 2 x 10 tahun yang berakhir pada 2021. Namun pada 2017 atau masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menggantikan Kontrak Karya (KK).

Dengan berubahnya KK menjadi IUPK, pemerintah dan PTFI melakukan perundingan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara.

Baca: Freeport Indonesia Ajukan Rekomendasi Ekspor Baru

Perundingan tersebut berlangsung pada 29 Agustus 2017 dan dihadiri oleh CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.


Sumber: Dirangkum Metrotvnews.com/Medcom.id

Dalam perundingan itu, disepakati empat poin yang meliputi perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga 2041, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022, stabilitas investasi atau penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini serta divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

"Mandat Pak Presiden, divestasi yang akan dilakukan Freeport menjadi 51 persen. Saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK yang tidak bisa diubah sampai konsesi dan kontrak selesai," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, 29 Agustus 2017.

Izin Tambang Sementara Freeport Indonesia Kembali Diperpanjang

Menjelang akhir 2017, Freeport Indonesia kembali mendapatkan perpanjangan IUPK dari pemerintah. Pemberian IUPK itu seiring dengan dimulainya proses negosiasi divestasi saham antara Freeport dan Pemerintah Indonesia. Semula status IUPK sementara akan berakhir pada 10 Januari 2018 kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2018. Tidak ditampik, kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan menuai pro dan kontra.

Baca: 28 Desember 2017, Pemerintah Kembali Perpanjang IUPK Sementara Freeport

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan perpanjangan IUPK sementara ini diberikan agar operasi Freeport Indonesia di Papua tetap bisa berjalan seiring berlangsungnya proses negosiasi antara pemerintah dan PTFI masih berlangsung.

"IUPK perpanjangan sudah diterbitkan sampai 30 Juni 2018. IUPK diterbitkan di 28 Desember 2017," kata Riza kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.


Sumber: Metrotvnews.com/Medcom.id

Legislator dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Eni Maulani Saragih menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya perpanjangan IUPK sementara kembali membuktikan bahwa janji pemerintah menyelesaikan negosiasi dengan Freeport hingga Desember 2017 tidak terpenuhi.

Ini, tegasnya, tentu preseden buruk dan merugikan posisi Indonesia. "Kan itu melanggar Undang-Undang (UU) dan apa alasannya kalau negosiasi belum selesai. Perpanjangan terus dan itu melanggar UU," tegas Eni saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca: Kemendag Siap Keluarkan Surat Persetujuan Ekspor Freeport

Namun Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan pemerintah memperpanjang kembali IUPK sementara hingga tiga bulan ke depan lantaran proses negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik temu. Apabila perpanjangan status IUPK tidak dilanjutkan maka proses negosiasi pun terhenti.

"Status IUPK harus diperpanjang untuk menyelesaikan itu semua (negosiasi dengan Freeport)," kata Gatot, kepada Medcom.id.



Hingga kini, pemerintah masih terkendala persoalan teknis selama proses negosiasi dengan Freeport. Termasuk kemungkinan memiliki 40 persen hak partisipasi perusahaan tambang Australia Rio Tinto, yang bekerja sama dengan Freeport McMoran dalam pengelolaan tambang Grasberg Papua.

"Sebetulnya banyak yang diurus, materinya juga banyak sehingga macam-macam, pengecekan due diligence-nya. Sampai sekarang belum selesai masih negosiasi antara Menkeu, Menteri BUMN, Freeport, Rio Tinto, dan lain-lain," imbuh Gatot.

Kendati demikian, Eni Maulani Saragih menegaskan langkah pemerintah tersebut membuktikan bahwa realisasi negosiasi terus diulur dalam ketidakpastian khususnya tentang divestasi dan pembangunan smelter. Eni meyakini hingga kini Freeport tidak ikhlas untuk memberikan 51 persen sahamnya ke pemerintah.


Sumber: Media Indonesia

"Saya meyakini Freeport enggak lega dan tak ingin 51 persen saham pindah ke kita begitu saja dan juga tidak akan ikhlas bangun smelter kalu lihat seperti ini," imbuh Eni.

Pemerintah Harus Tegas pada Freeport

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah memiliki banyak pertimbangan dalam memperpanjang status IUPK sementara. Pertama kepastian penerimaan bea ekspor dan pajak. Besarnya kebutuhan penerimaan pajak 2018 bisa ditambal dengan setoran dividen Freeport. Pada 2017, setoran Freeport dari dividen mencapai Rp1,4 triliun.

"Target penerimaan pajak 2018 cukup ambisius yakni Rp1.618 triliun atau naik lebih dari sembilan persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Dengan besarnya kebutuhan penerimaan pajak tersebut, pemerintah butuh setoran dividen Freeport," kata Bhima saat dihubungi Medcom.id.



Kedua adalah faktor tekanan politik keamanan yang dilancarkan oleh pihak Freeport. Sejak negosiasi, Freeport telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke 4.000 orang dan menyebabkan kegaduhan di Timika.

Namun demikian, Bhima mengkhawatirkan iklim investasi bisa terganggu karena investor asing di bidang pertambangan melihat pemerintah memberi terlalu banyak fasilitas khusus pada Freeport. Sebab sebagian pihak menganggap langkah perpanjangan IUPK sementara tersebut bentuk keberpihakan pemerintah pada Freeport.

"Pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan tidak punya ketegasan. Itu saja masalahnya," imbuh Bhima.

Terkait renegosiasi, pemerintah diminta tegas terhadap Freeport. Poin kesepakatan yang ditawarkan seharusnya tak lagi dimentahkan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Jika terus berjalan alot, Bhima meyakini pemerintah dan Freeport belum akan mencapai kesepakatan final jelang masa perpanjangan IUPK berakhir pada Juni 2018.


Sumber: Metrotvnews.com/Medcom.id

"Pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan tidak punya ketegasan. Itu saja masalahnya," tuturnya.

Adapun Eni Maulani Saragih meminta pemerintah seharusnya berpatokan kepada UU sehingga proses tawar yang tinggi oleh Freeport bisa dijatuhkan. "Kita ikuti aja UU dan aturan yang ada," imbuh Eni.

Sementara Bambang Gatot mengaku tak salah bila pemerintah menemui kesulitan dan kendala selama proses renegosiasi. Ibarat proses jual beli, ada proses tawar menawar yang harus dilakukan pemerintah. "Kalau sulit ya sulit namanya negosiasi juga jual beli dan ada proses bargaining dan offering," imbuhnya.

Baca: Sri Mulyani Sebut Perpanjangan IUPK Feeport untuk Berikan Kepastian

Proses tawar menawar itu, lanjutnya, terganjal akuisisi hak partisipasi perusahaan tambang asal Australia Rio Tinto yang ada di Freeport Indonesia. Dengan mengonversi saham Rio Tinto maka proses divestasi saham Freeport ke Indonesia bisa berjalan mulus.

Saat ini pemerintah dan Rio Tinto masih berunding mengenai harga hak partisipasi itu. "Termasuk pembelian saham Rio Tinto dan banyak hal yang harus diurus," kata Bambang.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada pekan lalu memastikan proses negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia tidak menemui kendala. Proses negosiasi masih akan sesuai dengan target yang dipasang pemerintah. Proses negosiasi, lanjutnya, sudah dibahas dengan sangat detil. Hal terkait perpanjangan operasi kemungkinan bakal dikaitkan dengan izin usaha pertambangan.

"Kita masih akan sesuai dengan target, yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport," jelas Ani, sapaan akrabnya 2 Januari 2018.

Adapun keikutsertaan Rio Tinto di Freeport Indonesia ini berawal dari kesepakatan dengan Freeport Indonesia di 1990-an. Dalam kesepakatan itu Rio Tinto bersedia memberikan pendanaan di Tambang Grassberg, Tembagapura. Sebagai imbalannya, Rio Tinto mendapatkan 40 persen dari seluruh produksi Freeport hingga 2022. Namun, 40 persen itu bukan berbentuk saham.

 


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FREEPORT
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-01-2018