Menata Ulang Haluan Batam

- 12 September 2017 10:29 wib
Direktur Indef Enny Sri Hartati (kiri). (FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN)
Direktur Indef Enny Sri Hartati (kiri). (FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN)

SEJAK awal, Batam dibangun dan didesain guna menjadi kawasan industri berteknologi tinggi (high technology) yang terpadu dan berdaya saing. Posisi strategis Batam yang enclave dan berbatasan dengan Singapura sangat efektif dikembangkan menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Untuk itu, pemerintah pusat membangun infrastruktur dan menyulap Batam menjadi kawasan industri agar memiliki daya tarik bagi investor jika dibandingkan dengan Singapura.

Karena itu, Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) yang diberikan berbagai keistimewaan dan insentif. Bahkan, Pulau Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) disatukan agar luasnya melampaui Singapura.

Harapannya, Batam tidak hanya sebagai lalu lintas perdagangan internasional, tapi sekaligus juga sebagai basis produksi. Sampai 1990-an, industrialisasi di Batam dapat dikatakan berhasil. Arus investasi pada industri manufaktur mengalir cukup deras ke Batam.

Namun, dalam perkembangannya, Batam justru semakin tertinggal dari Singapura, termasuk dari kawasan industri baru negara-negara tetangga, seperti Iskandar Regional Development Authority Malaysia yang baru didirikan akhir 2006.

Apalagi jika dibandingkan dengan kawasan industri Shenzhen yang awalnya melakukan studi banding ke Batam. Shenzhen memberikan kontribusi sebesar USD114,5 miliar terhadap ekonomi Tiongkok.

Sebaliknya, iklim investasi di Batam semakin redup dan memburuk sehingga banyak investor yang hengkang. Akar permasalahannya ialah tiadanya kepastian hukum akibat dualisme pengelolaan Batam.

Dua payung hukum berbeda bermuara adanya dua kewenangan dalam pengelolaan Batam.




Badan Pengusahaan (BP) Batam dimandatkan untuk pengelolaan investasi bisnis dan industri, sedangkan Pemerintah Kota Batam dimandatkan untuk pengelolaan administrasi pemerintahan yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, dua kewenangan dalam satu objek pada wilayah yang sama tentu berpotensi menimbulkan tumpang-tindih. Akibatnya, struktur ekonomi Batam mengalami disorientasi dari memajukan industri menjadi didominasi sektor properti.

Untuk mengakhiri konflik kelembagaan pengelolaan, Barelang harus dikelola otoritas tunggal secara khusus.

Status Barelang harus dijadikan sebagai daerah ekonomi khusus (DEK), yaitu penerapan otonomi khusus berbasis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi, bisnis, dan industri.

Konsep DEK bagi Barelang sangat berbeda dengan penetapan daerah otonomi khusus. Kekhususan daerah otonom lebih bersifat politik atau pemerintahan, seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Papua.

Adapun kebutuhan DEK Barelang lebih berorientasi untuk pemenuhan investasi. Artinya, keistimewaan perlakuan di DEK lebih pada sistem pengelolaan yang lebih ramah (friendly) sehingga menjadi daya tarik investor.

Dengan demikian, struktur pemerintahan pada DEK harus diisi eksekutif profesional yang bebas dari kepentingan politik. Struktur pemerintahan DEK tidak melalui pemilihan hasil pilkada, melainkan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Bercermin dari terus menurunnya investasi di Batam saat ini dan semakin gencarnya insentif sebagai daya tarik investasi dari kompetitor Batam, maka pemerintah harus bergerak cepat. Presiden dapat segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dengan menetapkan status daerah ekonomi khusus untuk Barelang.

Penerbitan perppu sangat relevan dengan kondisi emergency di Batam saat ini, di saat para investor dipenuhi keraguan atas kepastian investasi mereka di Batam. Bahkan banyak investor yang sudah angkat kaki dan distrust dengan keadaan di Batam. Perppu setidaknya bisa segera mengembalikan kepercayaan atas kepastian pengelolaan Batam ke depan.




Perpu sekaligus harus secara jelas menetapkan format pengelolaan Batam pada masa transisi. Dalam masa transisi, pemerintah dapat mengintegrasikan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Namun, jika dalam masa transisi pengelolaan diubah mengikuti konsep kawasan ekonomi khusus, tentu justru kontraproduktif. Pasalnya, pengelolaan Batam ke depan menjadi daerah ekonomi khusus yang terintegrasi. Selain itu, perubahan tersebut tentu justru merepotkan dunia usaha. Investor harus menyesuaikan peraturan yang diatur dalam KEK, padahal jelas hanya berlaku pada masa transisi.

Dalam masa transisi, justru yang diperlukan penguatan dua kelembagaan dalam membenahi Batam agar kembali menimbulkan kepercayaan dunia usaha. BP Batam melanjutkan efisiensi birokrasi dan administrasi melalui penerapan digitalisasi perizinan sehingga kemudahan pengurusan perizinan investasi dapat direalisasikan.

BP dan Pemkot Batam bersama-sama menginventarisasi aset negara yang menganggur dan mengalami disorientasi fungsi. Dalam masa transisi, BP dan Pemkot Batam justru harus berkolaborasi dan bersinergi untuk menyiapkan desain format pengelolaan Barelang ketika memasuki DEK.

Dengan adanya kesamaan visi bersama semua pemangku kepentingan, Barelang tidak hanya mampu menyaingi Singapura, bahkan bisa mengatasi ketertinggalan dari Shenzhen, Tiongkok. Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera mempercepat komitmen merealisasikan pembangunan infrastruktur, terutama pelabuhan transshippment yang terintegrasi.

Semakin cepat realisasi pembangunan pelabuhan transshippment berkorelasi langsung terhadap keyakinan investor. Pasalnya, di samping tarif pelabuhan singapura sudah sangat mahal, juga kepastian menurunkan biaya logistik industri-industri di Batam. (Media Indonesia)

Enny Sri Hartati
Direktur Indef



(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANALISA EKONOMI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ANALISA EKONOMI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017