Smelter Freeport di Gresik dan Timika

- 08 September 2017 10:42 wib
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia dipastikan berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Timika, Papua. Rencana pembangunan kedua smelter itu kini sedang memasuki tahap planning engineering.

Dalam penjelasan kepada Komisi VII DPR yang membawahkan sektor energi, Rabu 6 September, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Freeport memilih dua lokasi. Pasalnya, untuk ekspansi smelter di Gresik mustahil dilakukan lantaran pengolahan limbahnya tidak bisa memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Tidak mungkin semua di Gresik karena pengelolaan limbahnya tidak akan bisa memenuhi amdal. (Sehingga) Timika pasti dibawa karena ini berkaitan dengan logistik," ujar Jonan.

Seperti diketahui, Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter paling lambat hingga 2022 sebagai syarat mendapat izin ekspor konsentrat. Perusahaan wajib menyerahkan rencana pembangunan dan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.

Jika perkembangan pembangunan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat, pemerintah akan mencabut izin ekspor perusahaan. Pembangunan smelter di Gresik telah direncakan Freeport sejak 2015 saat Presiden Direktur Freeport Indonesia masih dijabat Maroef Sjamsuddin.

Saat itu diperkirakan nilai proyek smelter mencapai USD2,3 miliar atau Rp30 triliun. Namun, hingga kini proyek itu belum terealisasi dan sejauh ini untuk pemurnian, Freeport hanya bekerja sama dengan PT Smelting Gresik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi meminta pemerintah tak hanya mencabut izin ekspor, tapi juga menerapkan denda jika smelter gagal dibangun. Pasalnya, selama periode pembangunan, perusahaan dapat tetap mengekspor konsentrat.

Bagi Mulyadi, hasil ekspor tersebut pasti menguntungkan perusahaan. "Makanya saya usul perusahaan mengganti sekian dolar untuk setiap ton yang sudah dikeluarkan jika mereka gagal membangun smelter," ujar dia.




Proyek Penghiliran

Jonan menambahkan, saat ini Freeport juga sedang berdiskusi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Perusahaan asal Amerika itu berencana membangun pabrik pengolahan di Sumbawa. Untuk mewujudkan penghiliran, Jonan mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perindustrian.

Pemerintah berencana membangun pabrik pengolahan, seperti pabrik kabel dan pupuk, untuk pemanfaatan limbah hasil produksi.

"Tadi dikatakan Pak Kurtubi (anggota DPR F-NasDem) betul bangun pabrik kabel dan pupuk dengan asam sulfat, ini harus dimanfaatkan karena kalau tidak, limbahnya luar biasa," jelas dia.

Dalam rapat kerja tersebut, Kurtubi mengatakan kewajiban penghiliran sesuai UU Minerba jangan diartikan hanya dengan membangun smelter. Menurutnya, penghiliran harus dimaknai sampai proses industrialisasi hasil pemurnian. Karena itu, dia mendorong pembangunan kawasan industri khusus pertambangan di sekitar tempat pembangunan smelter.

Meski demikian, pembangunan kawasan industri khusus pertambangan itu juga membutuhkan listrik yang stabil. (Media Indonesia)


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG FREEPORT
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017