Holding BUMN, Perwujudan Amanah UUD 1945

Ade Hapsari Lestarini - 22 Agustus 2016 11:07 wib
LPSE Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono (MI/SUSANTO)
LPSE Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tidak ada aturan dan hukum yang ditabrak dalam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas, termasuk terkait pola inbreng saham. Sebaliknya, pembentukannya justru sangat mendesak dan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

"Tidak ada satu pun yang dilanggar. Bahkan, pembentukan holding adalah perwujudan amanah konstitusi yang merupakan landasan hukum tertinggi di negara kita," kata Pakar Hukum Energi Universitas Indonesia Wasis Susetyo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Pernyataan Wasis ini menanggapi pernyataan mantan Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri. Sebelumnya Faisal mengatakan bahwa selain banyak menabrak aturan hukum, proses inbreng saham dalam holding BUMN juga tidak lazim dilakukan di dunia korporasi dan investasi.

Menurut Wasis, tak ada yang salah dengan inbreng saham. Sebab, holding berbeda dengan merger atau akuisisi yang akan "mematikan" badan usaha lain. Sedangkan dalam holding, baik PGN maupun Pertamina masih tetap ada dan beroperasi sebagaimana biasa. Yang berbeda, hanya perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang sekarang berada di bawah holding.

Baca: Holding BUMN Energi, PGN Jadi Anak Usaha Pertamina

"Jadi inbreng tidak selalu terhadap aset, SDM, atau uang tunai. Inbreng saham juga bisa, karena inbreng hanya diperlukan untuk membuat payung hukum," kata Wasis.

Selain sesuai dengan konstitusi, imbuh Wasis, PP tentang Holding BUMN Migas juga tidak bertentangan dengan berbagai UU. Bahkan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas pun PP tersebut juga tidak bertentangan.

Menurut Wasis, meski UU tersebut meliberalisasi sisi hulu dan hilir, namun tidak satu pasal pun yang melarang sisi hulu dan hilir dipegang oleh satu BUMN. "Tidak ada larangan seperti itu," kata pria yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul ini.

Baca: Skema Holding BUMN Tunggu RUPS Pertamina

Begitu pula dengan UU lain, PP tersebut sama sekali tidak bertentangan. "UU tentang BUMN membolehkan negara yang memberikan kewenangan kepada satu BUMN untuk melakukan monopoli. Selain itu, UU mengenai persaingan usaha sehat uga membolehkan monopoli, sepanjang diinginkan oleh negara," urainya.

Sementara itu, LPSE Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, holding BUMN Migas memiliki nilai sangat strategis untuk ketahanan dan kedaulatan energi. Pasalnya, dengan holding maka akan meningkatkan kapital yang sangat dibutuhkan dalam persaingan di level global.

Baca: Kadin: Pertamina Layak Menjadi Holding BUMN Energi

"Engine-nya akan jauh lebih besar. Ini penting untuk menghadapi persaingan di level global agar lebih kompetitif," kata dia.

Selain itu, holding diperlukan untuk efisiensi. Sebab, dalam holding akan terjadi sinergi, karena PGN dan Pertamina memiliki area-area yang bersinggungan. Dengan sinergi, maka baik PGN maupun Pertamina akan lebih mudah membangun infrastruktur karena bisa dihindari membangun pipa-pipa yang saling bersinggungan satu sama lain.


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG HOLDING BUMN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017