DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.121.521.604 (20 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Akuisisi PGN-Pertagas Diteken Sebelum Juli

Annisa ayu artanti - 21 Juni 2018 12:51 wib
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk diteken sebelum Juli 2018.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan hasil valuasi dari pihak PGN dan Pertagas sudah keluar. Tinggal menunggu kesepakatan harga.

"Sudah selesai valuasinya. Nanti pasti keluar dua angka, ada dari PGN dan Pertagas," kata Fajar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Rencananya, penandatanganan akuisisi ini akan dilakukan sebelum Juli 2018. "Sebelum Juli bisa diteken Pertagas-PGN," ucap dia.

Fajar yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PGN menegaskan sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai harga tersebut. Begitu juga dengan harga yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu yaitu di bawah USD2,5 miliar.

Namun demikian, lanjut Fajar, kemungkinan harga akuisisi anak usaha Pertamina itu ditaksir akan lebih rendah. Itu sebabnya PGN membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seharusnya digelar pada 29 Juni 2018.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim sebelumnya menjelaskan, RUPS dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip pemegang saham atas akuisisi Pertagas. Jika hasil nilai akuisisi Pertagas 50 persen dari aset PGN maka harus digelar RUPS kembali. Namun jika di bawah itu tidak perlu menggelar RUPS.

"Sebenarnya saya sudah dapat izin prinsip dari pemegang saham, pemegang saham izin kan lah aku integrasikan Pertagas. sudah dapat izinnya, tinggal nilainya berapa. Nah, kalau nilainya 50 persen dibandingkan hartanya PGN, harus izin RUPS. kalau di bawah 50 persen tidak perlu, cuma sampai komisaris," kata Jobi beberapa waktu lalu.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN)
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-11-2018