Kebijakan Impor Gas Harus Mempertimbangkan Banyak Hal

Intan fauzi - 08 September 2017 15:21 wib
Ilustrasi dispenser gas/ANT/Reno Esnir
Ilustrasi dispenser gas/ANT/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Bogor: Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal dalam mengimplementasikan kebijakan impor gas. Head of Marketing Product Development Division PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Adi Munandir membeberkan setidaknya empat hal krusial yang harus betul-betul diperhatikan.

Implementasi kebijakan harus mempertimbangkan kondisi neraca gas bumi Indonesia; dampaknya pada industri gas bumi nasional dalam aspek produksi, infrastruktur, dan pasar gas; dampak pada neraca perdagangan nasional dan ekonomi makro; dan ketahanan energi nasional.

"Jadi kasusnya bahwa kebijakan impor gas itu multidimensi impact-nya," tegas Adi di Grand Diara Hotel Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 September 2017.

Neraca gas bumi Indonesia saat ini menunjukkan kondisi surplus. Adi menjelaskan, masih terdapat 60 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) pada 2018 yang belum memiliki pembeli (uncommitted cargo). Implementasi impor gas saat ini dipandang belum tepat.

Pada aspek produksi gas, kebijakan impor akan kontraproduktif meningkatkan ketidakpastian penyerapan atas produksi gas bumi domestik. Ketidakpastian itu akan menyebabkan pengembangan lapangan gas bumi seperti Masela, Natuna Timur, atau bahkan lapangan existing seperti Tangguh, Mahakam, terhambat.

"Terutama bila produksi gas bumi di lapangan tersebut membutuhkan biaya tinggi. Seperti Natuna Timur untuk proses pengelolaan atas kandungan karbondioksida yang tinggi," terang Adi.

Keterlambatan produksi gas bumi domestik dan bergantungnya penyediaan gas bumi dari impor bakal berdampak negatif pada ketahanan energi nasional.

Pada aspek infrastruktur, beber Adi, kebijakan impor gas yang tidak terkoordinasi dan hanya untuk kepentingan segelintir pihak akan menyebabkan tidak terciptanya infrastruktur gas bumi yang terintegrasi. Adi mencontohkan kawasan industri yang mengimpor gas hanya akan membangun fasilitas penerima LNG dan jaringan pipa gas untuk kebutuhannya. Tak ada jaminan pengembangan infrastruktur gas untuk seluruh segmen pengguna, seperti komersial, transportasi, bahkan rumah tangga.

"Selain itu, pemanfaatan infrastruktur gas bumi existing tidak akan optimal. Hal itu terjadi bila impor secara langsung oleh badan usaha dan menggunakan infrastruktur gas yang dedicated untuk keperluannya sendiri," ucap Adi.

Pada aspek pasar gas, kebijakan impor juga akan berdampak pada volatilitas harga gas dalam negeri yang tinggi. Itu terjadi akibat gas bumi yang diimpor berupa LNG dengan harga yang umumnya terindeksasi dengan harga minyak. Ketimpangan nasional dalam pemanfaatan gas bumi karena kegiatan terpusat pada area yang memiliki kemampuan beli yang tinggi saja pun bukan tak mungkin terjadi.

"Implementasi kebijakan impor gas juga akan meningkatkan defisit neraca perdagangan yang berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar, tarif dasar listrik, inflasi, dan lain-lain," tutur Adi.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG GAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 19-11-2017