Jika Alokasi Gas PLN tak Terserap, Bisa Dialokasikan ke Sektor Lain

Annisa ayu artanti - 13 April 2018 19:10 wib
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memberi keleluasan produsen gas untuk menyalurkan gas ke sektor lain di luar sektor ketenagalistrikan. Hal ini berlaku jika PT PLN (Persero) tidak bisa menyerap gas sesuai dengan yang dialokasikan.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No‎1790K/20/MEM/2018 tentang perubahan dari Keputusan Menteri ESDM No. 1750K/20/MEM/2017 Tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan kebijakan tersebut dibuat dengan latar belakang data-data yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, di mana pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dalam waktu sepuluh tahun mendatang mengalami penyesuaian.

"Lihat RUPTL-nya. Kan harus diliat RUPTL disesuaikan, berubah kemarin ya‎," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Dalam beleid itu, pasal 8 menyatakan jika dalam kurun waktu 12 bulan PLN belum dapat mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dengan perjanjian jual beli gas bumi, maka Menteri ESDM dapat mengalihkan sebagian atau keseluruhan alokasi gas tersebut kepada sektor lain, selain sektor ketenagalistrikan.

"Kalau setahun enggak digunakan, tidak jadi SPA (Sales Purchase Agreement) atau perjanjian mengikat, boleh dialihkan," lanjut Arcandra.

Artinya dalam kata lain, setelah kurun waktu 12 bulan tersebut produsen tidak mendapatkan kepastian serapan gas, maka produsen bisa menjual gas yang dialokasikan kepada PLN untuk sektor lain.

Senada dengan yang disampaikan Arcandra, ditemui di tempat yang sama Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan beleid itu dibuat karena jumlah pembangkit yang ditargetkan terbangun dalam RUPTL juga menurun.

"Kebutuhannya turun karena pembangkit yang dibangun dari 78 ribu megawatt (mw) menjadi 56 ribu mw. Baik PLTG-nya berkurang sangat banyak, sehingga kebutuhan gasnya berkurang," jelas Iwan.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG GAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 19-04-2018