Gandeng Kejagung untuk Mempercepat Proyek Listrik

Annisa ayu artanti - 12 April 2018 12:51 wib
Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendukung PT PLN (Persero) menggandeng Kejaksaan Agung untuk mempercepat proyek kelistrikan di Tanah Air.

Hal ini ditandai oleh penandatanganan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara PLN dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI di Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 April 2018.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A, yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Rini mengatakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah adalah dukungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perlu pengawalan ekstra agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Mohon dukungan dan bantuan tim Kejaksaan Agung untuk sama-sama menjaga proyek nasional ini. Saya berterima kasih juga kepada Kejagung, karena tugas PLN dan Kementerian BUMN bisa menjadi lebih dipermudah lewat kerja sama ini," kata Rini dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12 April 2018.

Rini menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain terutama negara ASEAN.

Saat ini PLN memiliki tugas untuk membangun sektor kelistrikan mulai dari pembangunan pembangkit kapasitas 35 ribu megawatt (mw), jaringan transmisi sepanjang 46 ribu km sampai pembangunan banyak gardu induk.

"Sebagai perbandingan pembangkit listrik yang beroperasi sejak Indonesia merdeka hingga 2014 sekitar 46 ribu mw. Sekarang selama lima tahun PLN ditugaskan membangun 35 ribu. Tanggung jawab yang sangat mengerikan," jelas dia.

Sementara Direktur Utama PLN Sofyan Basir menuturkan untuk menyediakan listrik untuk masyarakat Indonesia, PLN mendapat penugasan mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-2) dan program 35 ribu mw untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

"Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," jelas Sofyan.

Sofyan meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun ini dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN. "JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi," pungkas Sofyan.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PLN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 19-04-2018