DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

Warga Bireuen Keberatan Gunakan Listrik Pintar

- 15 April 2018 11:00 wib
Illustrasi. ANT/Agung Rajasa.
Illustrasi. ANT/Agung Rajasa.

Bireuen: Sejumlah warga di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, mengeluhkan sistem pelayanan PLN yang mengharuskan masyarakat untuk menggunakan listrik pintar (pulsa).

Putri, salah seorang warga di Geulanggang Gampong, mengatakan, dirinya tetap bersikukuh tak mau beralih ke meteran pulsa karena banyak pungutan yang sangat memberatkan. Menurut Putri, potongan atau pungutan itu, berupa administrasi bank dan pajak penerangan jalan. Hal itu dialaminya, pada meteran pulsa yang ia pasang di rumahnya tersebut.

"Biasanya kita isi pulsa listrik yang Rp25 ribu itu dengan biaya yang dikeluarkan untuk beli di penjual kios-kios pulsa, seharga Rp27 ribu, namun saat mengisi pada meteran, harus dipotong lagi pajak hingga Rp5.000," kata Putri kepada Antara, Minggu, 15 April 2018. 

Pemakaian listrik dengan menggunakan pulsa yang harus dipotong lagi dengan pajak yang cukup tinggi, membuat warga pun menolak untuk beralih dari meteran lama ke listrik pintar, karena banyaknya pungutan yang dinilai menjebak pelanggan, pada saat pembelian pulsa listrik.

Mulyadi selaku Kepala PLN Rayon Bireuen saat dikonfirmasi di kantornya terkait berita tersebut, menjelaskan program yang sedang gencar digalakkan PLN saat ini yaitu listrik pintar merupakan sebuah inovasi perkembangan yang membawa perubahan mendasar sesuai dengan kemajuan iptek saat ini.

"Hampir semua wilayah sampai tingkat pedesaan saat ini punya akses perbankan dan jaringan internet, momen ini yang dimanfaatkan PLN, sehinnga mempermudah serta mencaegah transaksi tunai di kantor PLN," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Mulyadi juga sempat menanggapi tentang isu yang sedang viral dibahas warga net saat ini adanya biaya admin yang dibebankan kepada pelanggan prabayar dengan pembelian token pada loket-loket resmi PLN yang tertera pada struk transaksi dengan nominal bervariasi.

Ia menyebutkan ada beberapa macam produk token listrik prabayar berdasarkan biaya administrasi yang dikenakan oleh rekanan PLN, yaitu PLN dengan biaya administrasi Rp1.600, PLN dengan biaya administrasi Rp1.800 serta PLN dengan biaya Administrasi Rp2.000 dan lain sebagainya.

Selain harga dasar dan margin/laba yang agen dapatkan berbeda. Semakin besar biaya admin maka agen akan mendapatkan laba/margin lebih besar, perlu diketahui juga oleh agen bahwa KWH yang didapatkan pelanggan dengan nominal yang sama juga akan berbeda.

Dengan nominal yang sama token listrik prabayar dengan biaya admin Rp1.600 akan mendapatkan KWH lebih besar dibanding token PLN prabayar dengan biaya admin sebesar Rp1.800  ke atas, mana sebaiknya yang harus dipilih semua kembali kepada agen. Namun, lanjut dia, demi kepuasan pelanggan disarankan agen melayani penjualan token listrik dengan biaya adminitrasi sebesar Rp1.600,


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PAMERAN KELISTRIKAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ENERGI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 25-09-2018