DPR Minta Konsultasi ke Presiden untuk Bahas Tax Amnesty

Suci Sedya Utami - 13 April 2016 06:18 wib
Menkeu Bambang Brodjonegoro(ANT/Sigid Kurniawan).
Menkeu Bambang Brodjonegoro(ANT/Sigid Kurniawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menyampaikan permintaan pimpinan DPR yang ingin berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Kami sudah sampaikan secara informal pada Presiden terkait permintaan DPR untuk konsultasi, tentunya dengan bantuan Pak Yasonna (Menkumham) waktunya bisa diatur," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Namun, dirinya mengatakan saat konsultasi nanti, Presiden akan menekankan jika tax amnesty akan berisi mengenai repatriasi (mengembalikan aset yang parkir di luar negeri). Karena bagi Jokowi, urusan pajaknya itu merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

"Presiden menilai tax amnesty adalah repatriasi karena melihat dana pihak ketiga yang sangat terbatas di dalam negeri, mereka kebanyakan berada di luar negeri (jadi harus dikembalikan)," ujar mantan Dekan DE UI ini.

Sebelumnya, dalam dalam rapat kerja yang membahas mengenai kelanjutan RUU tax amnesty ini, seluruh fraksi tak ada yang menyatakan penolakan untuk membahasnya lebih dalam. Namun, mereka juga tak memudahkan pembahasan tersebut.

Kebanyakan fraksi menggarisbawahi kesepakatan rapat Badan Permusyawarah pada 6 April lalu yang dilakukan Pimpinan DPR, yang meminta konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TAX AMNESTY
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017