Green Sukuk RI Dapat Respons Positif dari Investor di London

Suci Sedya Utami - 02 Februari 2018 12:17 wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Antara/Wahyu Putro)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Antara/Wahyu Putro)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru saja pulang dari kunjungan kerja ke London pekan lalu.

Salah satu agenda yang dilakukan yakni memperkenalkan instrumen investasi baru dalam bentuk surat utang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Pemerintah memang tengah menggarap Green sukuk dalam mata uang USD.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan, investor memberikan respons yang positif terhadap hadirnya surat utang tersebut. Selain tentunya meminta penjelasan mengenai kondisi Indonesia, terutama dampak harga minyak yang mengalami peningkatan pada APBN.

"Secara umum mereka melihat Indonesia memiliki tren yang positif," kata Ani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Dia mengatakan banyak dari pemegang obligasi menanyakan mengenai Green Sukuk akan digunakan untuk proyek seperti apa, dan perbedaannya dengan obligasi konvensional seperti apa.

Baca: Presiden Berharap Komodo Bond Banyak Datangkan Investor Asing

"Jadi pertanyaan pada bentuk diversifikasi, dihubungkan dengan Green Sukuk itu bagaimana Indonesia bisa men-sustain atau men-support program-program khusus itu, dan instrumen tersebut cocok tidk untuk program tersebut," jelas Ani.

Saat di London, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga membantu dalam peluncuran Komodo Bond kedua yang kali ini diterbitkan oleh PT Wijaya Karya dalam bentuk rupiah.

Surat utang yang diterbitkan senilai USD405 juta atau Rp5,4 triliun tercatat di London Stock Exchange (LSE). Ani mengatakan Komodo Bond diterbitkan untuk membiayai rencana pembangunan infrastruktur.

Baca: Komodo Bond Jasa Marga Terbit di London Stock Exchange

Langkah tersebut menyusul perusahaan BUMN sebelumnya yakni PT Jasa Marga Tbk (JSMR) yang telah menerbitkan Komodo bonds. Adapun obligasi WIKA ini memiliki jangka waktu tiga tahun dengan kupon sebesar 7,7 persen per tahun.

"Kementerian Keuangan RI telah berupaya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur. Demi meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dibutuhkan pembangunan infrastruktur," tutur Ani.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SURAT UTANG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 20-05-2018