Menkeu Sebut Telah Terapkan Pajak yang Adil bagi Penulis

Suci Sedya Utami - 13 September 2017 10:56 wib
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah menjalankan tugas untuk mengumpulkan pajak secara adil, tak terkecuali bagi penulis.

"Kami Kemenkeu kan tugasnya kumpulkan pajak yang adil dan baik," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 12 September 2017.

Keadilan tersebut terlihat dari bagaimana hitung-hitungan yang diterapkan pemerintah dalam memajaki profesi penulis yakni dengan akhirnya menetapkan penggunaan rumusan norma penghitungan penghasilan netto (NPPN) sebesar 50 persen bagi penulis.

Artinya 50 persen dari penghasilan yang didapat dianggap sebagai biaya yang ditandai dengan adanya pembukuan. Sebab selama ini penulis tak mengenal sistem pembukuan.

Adapun hitung-hitungan pajak dalam pembukuan yakni (tarif normal x (penghasilan yang telah dikenai biaya atau pengeluaran 50 persen) - penghasilan tidak kena pajak atau PTKP x tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh).

"Waktu kami sudah komunikasi diskusi bagaimana hitung biaya mereka dalam persiapkan tulisan. Maka ada norma 50 persen itu berarti setiap yang mereka hasilkan ada 50 persen biaya proses menulis," ujar Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dengan dikurangi norma 50 persen tersebut dari royalti bisa jadi pajak yang disetorkan penulis lebih rendah.

"Kalau kemudian yang 50 persen itu pendapatannya dikurangi dulu PTKP, dan jika hasilnya setelah dikurangi 50 persen itu di bawah PTKP. Malah (bisa jadi) dia enggak bayar sama sekali," tuturnya.

Beda halnya jika menggunakan tarif pajak final berdasarkan formula yang telah dirumuskan otoritas pajak dan diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015. Rumusnya yakni (tarif normal x penghasilan/royalti tanpa dikurangi 50 persen) - PTKP x tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh).

"Kalau dia kena final nanti malah dia kena lagi bayar pajak. Maka dia bisa bandingkan yang mana untung ruginya," jelas Ani.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PAJAK PROFESI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017