DPR Siap Membahas Kelanjutan RUU Tax Amnesty

Suci Sedya Utami - 12 April 2016 21:28 wib
illustrasi. Pajak (ANT/Umarul Faruq).
illustrasi. Pajak (ANT/Umarul Faruq).

Metrotvnew.com, Jakarta: Seluruh fraksi di DPR tak ada yang menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty yang diusulkan Pemerintah.

Melihat pandangan yang dilontarkan 10 fraksi, Ketua Komisi XI DPR, Ahmadi Noor Supit menyimpulkan, RUU ini bisa dibahas lebih lanjut.

"Karena enggak ada yang menyatakan penolakan, maka saya kira kita sepat untuk melanjutkan pembahasan," kata Supit di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Namun, dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak begitu saja memudahkan pembahasan RUU pengampunan pajak.

Dirinya menjelaskan kebanyakan fraksi menggarisbawahi terkait kesepakatan rapat Badan Permusyawarah pada 6 April lalu yang dilakukan Pimpinan DPR yang meminta konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Beberapa fraksi meminta agar Pemerintah mengajukan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dilakukan secara bersama-sama

"Soal konsultasi, waktunya sangat ditentukan oleh pimpinan," ujar dia.

Sembari menunggu konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden, Komisi XI bisa juga mengadakan rapat dengar pendapat bersama pelaku usaha dan pakar pajak yang memahami permasalahan ekonomi dan perpajakan.

Setelah rapat konsultasi dengan Presiden, pembahasan soal RUU ini baru akan dimulai. Supit meminta seluruh fraksi untuk membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) yang nantinya akan dibahas dalam tingkat panitia kerja (panja).

"Kita akan siapkan waktu secukupnya untuk membuat DIM, mungkin butuh sampai dengan tanggal 20 april atau 8 hari dari hari ini, supaya semua bisa tercakup. Kecuali kita belum dapat kepastian dari pimpinan DPR tentang jadwal rapat di komisi, tapi kita punya kesiapan," terang politikus Partai Golkar ini.

Mengenai berapa lama waktu pembahasan, lanjut Supit, tergantung dari materi DIM yang dibuat setiap fraksi. Jika fraksi-fraksi menyoroti seluruh pasal yakni 27 Pasal dalam RUU tersebut, maka dia menjamin pembahasan tak akan bisa cepat.

Namun, jika hanya 2-3 pasal saja yang menjadi sorotan, dia punya optimis hingga masa sidang ini, 29 April bisa diselesaikan. Lebih jauh, kata Supit tidak boleh juga pembahasannya dibatasi hingga 29 April. Artinya ketika 29 April tak selesai, maka akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

"Jadi sangat tergantung DIM yang dibuat tema-teman, kalau DIM hanya menyangkut sedikit dari pasal-pasal saya kira bisa cepat. Tapi kalau bisa selesai 29 April, 2-3 pasal saja saya kira bisa cepat selesai," jelas dia.
 


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TAX AMNESTY
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 19-11-2017