DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

DJP Fokus Reformasi Pajak untuk Penciptaan Keadilan

Eko Nordiansyah - 14 Maret 2018 19:49 wib
Pajak  (ANT/Arief Priyono).
Pajak (ANT/Arief Priyono).

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang fokus untuk melakukan reformasi pajak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, reformasi yang dilakukan pihaknya melalui tiga poin penting. Pertama, adalah perbaikan sistem informasi, database dan proses bisnis yang diharapkan dapat memperbaiki peta kapatuhan wajib pajak ke depan.

"Kita akan merancang pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum yang akan menjamin rasa keadilan. Misalnya compliance risk management, nanti wajib pajaknya akan kita petakan," kata dia di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Dirinya menambahkan, nantinya wajib pajak akan dibagi dalam tiga kategori yakni hijau, kuning dan merah. Kategori hijau berarti wajib pajak sudah patuh, kategori kuning artinya perlu diawasi, sedangkan kategori merah artinya sama sekali tidak patuh.

Kedua, DJP akan melakukan perbaikan organisasi dan sumber daya manusia (SDM). DJP akan memperkuat organisasi dengan menambah jumlah pegawai  dari 32 ribu menjadi 40 ribu dan kantor pelayanan yang juga ditambah untuk bisa meng-cover wajib pajak yang selama ini tidak bayar pajak.

Ketiga, reformulasi regulasi perpajakan baik melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini pembahasan RUU ini masih dilakukan di DPR, sehingga diharapkan bisa segera diputuskan.

"Formulasi regulasi terkait revisi UU perpajakan baik KUP atau PPN yang akan meng-adress dan tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Tentunya kita sekarang ini mengadakan kebijakan yang tujuannya menciptakan keadilan," pungkasnya.

 


(SAW)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 19-12-2018