DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

Peserta Tax Amnesty Dapat Laporkan Penempatan Harta secara Elektronik

Suci Sedya Utami - 14 Maret 2018 20:40 wib
Tax Amnesty. MI/Rommy Pujianto.
Tax Amnesty. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka saluran elektronik bagi wajib pajak peserta tax amnesty atau pengampunan pajak untuk menyampaikan laporan penempatan harta.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Rabu, 14 Maret 2017, mulai hari ini wajib pajak peserta tax amnesty bisa menyampaikan laporan penempatan harta melalui laman https://djponline.pajak.go.id.

Penambahan saluran pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 tanggal 6 Maret 2018. Berdasarkan PER-07/PJ/2018 ini juga, penyampaian laporan penempatan harta tambahan dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan tidak diwajibkan bagi WP UMKM, dan/atau WP yang harta tambahannya semata-mata berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia (deklarasi luar negeri).

Untuk mengisi laporan penempatan harta tambahan dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan, wajib pajak perlu menyediakan sejumlah data.

Bagi peserta yang dahulu ikut deklarasi diperlukan data terkait kode harta, nama harta, tahun perolehan, nilai harta dan keterangan harta. Sedangkan untuk yang ikut repatriasi perlu mempersiapkan kode harta, nama harta, nilai repatriasi, kode gateway, nama gateway, kode investasi, bentuk investasi, tanggal mulai investasi, nilai investasi, mata uang hingga keterangan investasi.

Daftar kode harta, kode gateway, dan kode investasi dapat dilihat lampiran PER-03/PJ/2017 atau pada menu bantuan di laman https://djponline.pajak.go.id.

Adapun untuk laporan harta yang disampaikan secara langsung atau melalui pos atau kurir tercatat ke KPP terdaftar atau KP2KP yang ditunjuk, laporan penempatan harta dinyatakan lengkap apabila terdiri dari softcopy dan hardcopy dari laporan penempatan harta. Batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan tax amnesty mengikuti batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan.

Kendati demikian, untuk menghindari kemungkinan server overload atau gangguan teknis pada jaringan internet, sangat disarankan agar penyampaian laporan dilakukan lebih awal sehingga wajib pajak terhindar dari risiko terlambat lapor. Bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TAX AMNESTY
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 24-09-2018