40% Kepemilikan Asing di Surat Utang RI Didominasi Jangka Panjang

Suci Sedya Utami - 06 April 2018 15:15 wib
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Loto Srinaita Ginting. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Loto Srinaita Ginting. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat porsi kepemilikan asing dalam surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah hingga 4 April mencapai 39,73 persen.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Loto Srinaita Ginting menyebutkan porsi tersebut secara nominal yakni sebesar Rp865,9 triliun dari total SBN yang sebesar Rp2.179,9 trilun.

"Jadi yang nonresident ini ada Rp865,9 triliun dari total SBN yang tradable," kata Loto di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 6 April 2018.

Adapun dari porsi tersebut, penguasaan asing paling banyak dimiliki oleh lembaga keuangan internasional Rp362,48 triliun, disusul oleh perusahaan reksadana asing Rp165,06 triliun, kemudian oleh bank sentral dan pemerintah negara asing Rp144,08 triliun, lainnya Rp110,88 triliun, dana pensiun Rp47 triliun, korporasi Rp22,15 triliun asuransi Rp10,20 triliun, sekuritas Rp1,91 triliun, yayasan Rp1,78 triliun dan perorangan 0,47 triliun.

Dirjen PPR Luky Alfirman mengatakan kebanyakan kepemilikan asing di surat utang Indonesia merupakan yang sifatnya jangka panjang seperti bank sentral, lembaga dana pensiun dan sebagainya, sehingga apabila ada risiko di pasar keuangan tak lantas langsung menyebabkan adanya arus modal keluar.

"Jadi bukan spekulan, yang keluar masuk market dalam waktu yang cepat, mereka tujuannya jangka panjang," tutur Luky.

Lebih jauh, Loto menambahkan, pemerintah tak bisa memastikan mana di antara porsi tersebut yang merupakan investor yang merupakan spekulan.

"Kita harapkan sih enggak ada yang spekulan, kita enggak bisa katakan mana investor yang spekulan," jelas Loto.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SURAT UTANG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 20-04-2018