Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Perkuat Kegiatan Lelang, Kemenkeu Teken MoU dengan Kejagung dan KPK

Suci Sedya Utami - 14 Maret 2018 15:16 wib
MoU kemenkeu.Medcom/Suci.
MoU kemenkeu.Medcom/Suci.

Jakarta: Kementerian Keuangan (kemenkeu) mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka meminimalisasi masalah hukum pada kegiatan lelang benda sitaan, barang rampasan negara, benda sitaan eksekusi dan barang gratifikasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan dalam kegiatan lelang sebagai bagian dari penuntasan masalah hukum sering mendapat gangguan dari pihak yang tereksekusi, debitur atau pihak ketiga lain. Gangguan tersebut berupa intimidasi, gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, bahkan laporan dugaan pidana.

"Berdasarkan data perkara pada Kemenkeu, sekitar 80 persen perkara itu terkait dengan lelang," kata Isa dalam acara MoU, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Tingginya gugatan yang dihadapi Kementerian Keuangan terkait lelang tersebut, juga disebabkan proses hukum pada pihak pemohon atau pengguna jasa lelang yang tidak sempurna. Sebagai contoh proses penyitaan yang tidak didukung dengan  dokumen yang lengkap, atau berita acara sita yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan ini menghambat pelayanan.

"Untuk meminimalisasi masalah hukum sekaligus mengoptimalkan masalah lelang, pada kesempatan dilakukan penandatangan nota kesepakatan antara  kemenkeu, Jaksa Agung dan Ketua KPK," kata Isa.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui dalam mengamankan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang, seringkali lembaga antirasuah dihadapkan pada dokumen barang yang notabennya merupakan objek yang merugikan negara, seperti penyitaan apartemen tersangka yang tidak dilengkapi dengan sertifikat, sehingga menimbulkan polemik hukum gugatan. Hal ini dikarenakan tersangka menyembunyikannya cukup rapih.

"Begitu sulitnya mengembalikan kerugian negara karena kadang tersangka menyamarkannya cukup rapih," tutur Agus.

Adapun MoU antara Kemenkeu dan Kejaksaan tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Lelang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kemenkeu melaksanakan lelang aset terkait tindak pidana dan aset lainnya atas permintaan Kejaksaan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang melalui unit operasional masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi; serta akan berkoordinasi apabila terdapat permasalahan hukum terkait kegiatan lelang.

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu dengan persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Sementara untuk MoU antara Kemenkeu dan KPK tentang Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan, Rampasan Negara, dan Gratifikasi ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, kedua belah pihak sepakat bahwa lelang yang dilakukan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Kemenkeu menunjuk penghubung yaitu Direktur Lelang DJKN, sedangkan KPK menunjuk Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi. Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar pemufakatan kedua belah pihak serta dituangkan dalam bentuk amandemen.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama yang dikoordinasikan oleh penghubung masing-masing paling lambat tiga bulan sebelum nota kesepahaman berakhir. Kedua belah pihak akan melakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun.
(SAW)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 21-06-2018