Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.676.534.291 (20 JULI 2018)

Menteri PPN: Investor Global Butuh Mitra Lokal

Kautsar Widya Prabowo - 15 April 2018 04:07 wib
Ilustrasi. (FOTO: MI/Atet Dwi Pramadia)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Atet Dwi Pramadia)

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyebut investor global membutuhkan mitra lokal sebagai rekan kerja untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pun bakal mengajak mitra lokal potensial untuk berdiskusi. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Annual Investment Meeting (AIM), suatu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa Menteri Ekonomi United Arab Emirates.

"Mitra lokal telah menjadi kebutuhan dalam menjalin komunikasi dengan calon investor. Beberapa korporasi meminta agar mitra lokalnya adalah BUMN,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 April 2018.

Bambang mengatakan, peluang invetasi Indonesia kini sangat besar. Sebab, Indonesia kini ada di peringkat 15 dalam perekonomian Asia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada 2018. 

"Berdasarkan Price Waterhouse Coopers (PWC) Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam perkembangan infrastruktur dan masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia," tambahnya

Ada dua hal penting  untuk menarik investor asing, yaitu instrumen financial dan organisasi yang ada di Indonesia. Selama ini, kata Bambang, yang masuk ke Indonesia adalah koorporasi yang secara financial kuat dan sudah memiliki pengalaman di Indonesia. Melalui pendekatan baru, terutama dalam infrastruktur dan pembangunan kawasan, sejumlah investor langsung berminat karena mendapatkan informasi yang memadai tentang berbagai proyek. 

Bambang mengaku sempat memaparkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Kini, ada 19 sektor yang dapat dilakukan kerjasama oleh pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi: sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial.

Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga.


(AGA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG INVESTASI ASING
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 22-07-2018