DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

- 30 November 2018 10:47 wib
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"Khusus DNI, kami sedang menyusun lampirannya. Kami akan segerakan proses penyelesaian perpres-nya," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai substansi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang mengemuka, termasuk keberatan kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seperti diketahui, untuk menggenjot investasi, terutama dari luar negeri, pemerintah berencana mengeluarkan 54 sektor usaha, termasuk UMKM dari DNI. Namun, rencana itu tidak disetujui Presiden Joko Widodo karena sektor inilah yang menggerakkan perekonomian nasional.

Susiwijono mengatakan pemerintah akhirnya tetap memasukkan lima bidang usaha tersebut dalam DNI. Kelimanya terdiri atas empat bidang usaha dari kelompok A (UMKM-K) dan satu bidang usaha dari kelompok B (UMKM yang dicadangkan). Menurut Susiwijono, semua daftar yang telah direvisi nantinya masuk lampiran perpres yang akan diterbitkan pekan depan. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha, khususnya melindungi UMKM.

Selain DNI, Susiwijono mengatakan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga akan segera diselesaikan.

Untuk insentif fiskal tax holiday, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menkeu No 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK 150/2018 telah diterbitkan sebagai revisi dari PMK No 35/PMK.010/2018 dan mulai berlaku 27 November 2018.

Melalui peraturan itu, penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria perolehan PPh badan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem itu akan menyampaikan pemberitahuan ke wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tax holiday. (Media Indonesia)

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG DAFTAR NEGATIF INVESTASI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 11-12-2018