Perusahaan Startup Lokal Siap Patuh Pajak e-Commerce

Dian Ihsan Siregar - 12 September 2017 16:03 wib
Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan startup Indonesia sangat setuju dengan aturan pemerintah yang mengenakan pajak bagi perusahaan e-commerce. Asalkan, pengenaan itu dikenakan bagi perusahaan dari domestik maupun luar negeri.

"Semua aturan yang sudah berlaku saya setuju. Asal semua asing (perusahaan e-commerce atau startup) juga patuh, itu pastinya kita patuh," ujar Dewan Pembina Asosiasi e-Commerce Indonesia IDEA Daniel Tumiwa ‎kepada Metrotvnews.com, Selasa 12 September 2017.

Jika perusahaan startup atau e-commerce asing tidak dikenakan pajak juga, tutur Daniel, maka akan mendorong penjualan lari ke dunia sosial media, seperti Facebook maupun Instagram.

"Bedakan penjual dan platform ya. Permasalahan adalah di level penjualan online informal. Makanya harus dikenakan pajak juga ke asing, agar tidak mendorong semua penjual online lari ke FB dan IG," tutur Daniel.

Di tempat yang sama, CEO dan co-Founder Tokopedia, William Tanuwijaya menegaskan, pada dasarnya pengenaan pajak e-commerce dapat diterima ‎oleh perusahaannya. Karena, aturan itu merupakan ketentuan dari pemerintah, sehingga perlu dihormati dengan baik.

"Kita sangat setuju, kita setuju dengan aturan itu. Tapi lebih jelasnya enggak bisa kita ngomong hanya satu menit, harus ada waktu yang lebih dalam, agar lebih jelas jawabannya terkait pajak yang dikenakan ke perusahaan e-commerce atau startup," sebut William.




Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan aturan pengenaan pajak bagi perusahaan startup maupun e-commerce bakal keluar di akhir September tahun ini. Tujuan pengenaan pajak, agar bisa mendorong perusahaan tersebut semakin berkembang dan maju di era digital saat ini.

"Pengaturan e-commerce ini harus didasari equal treatment terhadap pelaku usaha konvensional, kalau ada tokonya itu diawasi, karena kelihatan tokonya, kalau yang e-commerce juga demikian, dilakukan treatment yang sama dengan mekanisme yang nantinya dirumuskan. Ini sedang dikonsepkan, semoga akhir tahun selesai, September selesai," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Otoritas pajak juga memberikan insentif bagi penyandang dana perusahaan startup, yakni berupa tarif pajak yang lebih murah. Tak hanya startup, tapi perlakuan sama juga diberikan ke usaha yang kecil.

"Untuk perlakuan yang sama, termasuk PPN, mereka boleh milih, bukan hanya startup tapi juga usaha yang kecil, mereka bisa memilih tidak melebihi batas ambang sebagai pengusaha kena pajak atau bukan," sebut Hestu Yoga.

Menurut Hestu Yoga, perusahaan startup yang memiliki penghasilan masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak akan dikenakan pajak, atau masuk sebagai kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ditjen Pajak bakal menjaga perusahaan kecil agar bisa terus berkembang.

Hestu Yoga menyatakan, tidak ada jenis pajak baru yang bakal dipikul oleh startup maupun e-commerce, tapi hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG E-COMMERCE
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017