Pemerintah Perlu Percepat Serapan Anggaran

- 21 Agustus 2016 20:20 wib
Pembangunan ekonomi. MI/RAMDANI.
Pembangunan ekonomi. MI/RAMDANI.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan pemerintah dapat benar-benar fokus dalam hal serapan anggaran sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.

"Walaupun anggaran besar namun serapannya lemah tidak akan berdampak pada perekonomian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa dikutip dari Antara, Minggu (21/8/2016).

Menurut dia, pelemahan serapan anggaran membuat ekonomi susah tumbuh dengan baik padahal saat ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga menyatakan telah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi anggaran guna penghematan.

"Pemangkasan atau apa namanya itu rasionalisasi, sebenarnya tidak terlalu menjadi soal, selagi serapannya optimal," paparnya.

Sebab itu, ujar dia, meski postur anggaran negara kali ini tergolong langsing, yang terpenting kredibel dan gampang terserap. Kadin meminta pemerintah menyiapkan formula agar serapan anggaran lebih optimal, seperti dengan adanya perlindungan hukum bagi pelaksana atau kuasa anggaran.

Pasalnya, Andi berpendapat bahwa ancaman kriminalisasi pengambil kebijakan dan pelaksana anggaran sangat kencang sehingga menyurutkan niat mereka yang ingin ikut tender.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

"Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden memaparkan, di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada 2016.
(SAW)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017