Persempit Shortfall Pajak Rp30 Triliun, Menkeu Kejar WP tak Ikut Tax Amnesty

Suci Sedya Utami - 14 Juli 2017 07:03 wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merevisi kembali usulan perubahan potensi shortfall atau selisih antara target dan capaian menjadi Rp30 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017.

Hal tersebut disampaikan Ani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis malam 13 Juli 2017. Ani mengatakan ruang shortfall pajak masih bisa dipersempit dari hitungan awal Rp50 triliun. Itu artinya, Ditjen Pajak harus mengupayakan kembali penerimaan pajak Rp20 triiliun.

"Kami menargetkan pada DJP untuk menaikkan lagi targetnya Rp20 triliun, sehingga yang tadinya shortfall Rp50 triliun jadi Rp30 triliun," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, penyempitan tersebut melihat capaian penerimaan pajak dari semester I yang cukup positif. Lagi pula, kata dia, saat ini DJP pun menjanjikan bisa mengejar Rp20 triliun tersebut dengan berbagai extra effort dari berbagai sektor.

"Kanwil-Kanwil tertentu menyampaikan kalau mereka bisa, sesudah dihitung kembali dari risiko sebelumnya, dilihat, mereka bisa meningkatkan penerimaan Rp20 triliun lagi," tutur Ani.




Ditempat yang sama, Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan DJP Yon Arsal mengatakan saat ini pengejaran tak melihat basis sektoral sebab hampir semua sektor tumbuh.

Dia bilang, upaya pengejaran akan difokuskan dari data-data yang selama ini tidak diikutsertakan dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. DJP mengaku sudah mengantongi data harta para wajib pajak.

Saat ini, kata Yon, pihaknya tengah menunggu Peraturan Pemerintah (PP) baru sebagai aturan turunan pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty yang sampai saat ini belum dikeluarkan.

Ketentuan Pasal 18 menyatakan wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti tax amnesty atau ikut namun tidak melaporkan yang sebenarnya bakal menghadapi konsekuensi. Contohnya, WP yang sudah ikut tax amnesty, namun tak melaporkan semua hartanya di Surat Pernyataan Harta (SPH).

Harta yang tak dilaporkan bakal dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan pajak pengasilan (PPh) dengan tarif normal dan sanksi kenaikan 200 persen dari pajak yang harus dibayar.

Sedangkan bagi WP yang tidak ikut pengampunan pajak, namun dalam petugas pajak kemudian menemukan harta yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), maka Otoritas Pajak akan menganggap temuan tersebut sebagai penghasilan dan bakal dikenai sanksi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang pasti aset pasca-tax amnesty, kalau PP-nya turun kita segera turun," jelas dia.

Perlu diketahui, dalam hitungan awal, shortfall pajak terjadi pada pajak non migas yang pada APBN induk targetnya Rp1.271,7 triliun di RAPBNP menjadi Rp1.221,8 triliun atau turun Rp50 triliun. Jika shortfall menjadi Rp30 triliun, maka targetnya dalam RAPBNP bertambah menjadi Rp1.261,8 triliun ditambah lagi keniakan target dari Pajak Penghasilan (PPh) migas dari Rp35,9 triliun di APBN induk menjadi Rp40 triliun. Sehingga, hitungan kasar penerimaan pajak yang mesti dikumpulkan DJP tahun ini sebesar Rp1.281,8 triliun.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PAJAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017