Pemerintah Gunakan Pinjaman Luar Negeri Beli Alutsista

Suci Sedya Utami - 12 September 2017 09:03 wib
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Guna memenuhi kebutuhan belanja yang tak bisa dipenuhi dari penerimaan negara maka pemerintah memutuskan untuk mendanainya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang serta juga pinjaman. Adapun langkah itu tentunya dengan mengukur risiko yang baik.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah berniat menerbitkan SBN secara netto sebesar Rp414,2 triliun. Sedangkan pinjaman yang dilakukan sebesar minus Rp15,5 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan, adanya tertera negatif karena pinjaman yang dilakukan lebih banyak untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo ketimbang menarik pinjaman baru.

"Di RAPBN 2018, pinjaman (netto) sebesar negatif Rp15,5 triliun. Itu artinya, kita lebih banyak membayar pokok pinjaman daripada mengambil pinjaman baru," kata Robert, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017.

Robert menjabarkan asal usul pinjaman -Rp15,5 triliun di 2018, terdiri dari pinjaman dalam negeri (netto) sebesar Rp3,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar -Rp18,6 triliun. Untuk pinjaman luar negeri jumlahnya plus Rp18,6 triliun yang artinya penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp51,5 triliun, sementara pembayaran cicilan pokok utang Rp70,1 triliun.

"Untuk penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun, terdiri dari pinjaman tunai Rp13,5 triliun dan pinjaman kegiatan proyek Rp38 triliun," tutur dia.

Adapun lima kementerian/lembaga pengguna pinjaman luar negeri terbesar yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan) sebesar Rp11,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp6,4 triliun, Polri sebesar Rp3,3 triliun, Kementerian Perhubungan Rp2,4 triliun, dan Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp1,5 triliun.

"Kemenhan Rp11,7 triliun untuk kebutuhan alutsista. Dan lima kementerian/lembaga ini sudah menyerap pinjaman kurang lebih 90 persen dari pinjaman proyek," ujar Robert. Khusus pinjaman dalam negeri sebesar netto Rp3,1 triliun, dijelaskan Robert terdiri dari penarikan utang sebesar Rp4,5 triliun dan pembayaran cicilan pokok Rp1,4 triliun.

"Ini (pinjaman) difokuskan untuk alutsista dan alat material khusus (alumatsus) yang diproduksi industri pertahanan dan keamanan dalam negeri. Sementara pemberi pinjaman dalam negeri adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," tukas Robert.


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG EKONOMI INDONESIA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 19-11-2017