Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018

Suci Sedya Utami - 13 September 2017 08:07 wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan pagu anggaran belanja untuk Kementerian Keuangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp28,16 triliun.

Pagu tersebut diajukan Ani pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR terkait rencana kerja anggaran (RKA) Kemenkeu 2018, Selasa 12 September 2017.

"Rencana kegiatan strategis tahun anggaran 2018, tugas dan ruang lingkup luas dan lebar dan sangat banyak. Meliputi berbagai kegaitan yang strategis," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Jika dirinci besaran tersebut antara lain dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp19 triliun, Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp118,3 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp154 miliar, Ditjen Pajak Rp7,4 triliun, Ditjen Bea Cukai Rp3,3 triliun, dan Ditjen Perimbangan Keuangan Rp134 miliar.

Lalu Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp119,5 miliar, Ditjen Perbendaharaan Rp12,6 triliun yang mana di dalamnya termasuk uang titipan BLU BPDP Sawit, Ditjen Kekayaan Negara Rp872 miliar, BPPK Rp731 miliar, dan BKF Rp157 miliar.

Adapun untuk Setjen, Ani menjelaskan angaran tersebut yang mana Rp810 miliar merupakan alokasi untuk persiapan agenda tahunan IMF-Bank Dunia yang bakal digelar di Bali 2018.

Sementara untuk Ditjen Anggaran ada otomasi kegiatan administratif anggaran. Lalu Ditjen Bea Cukai digunakan untuk kegiatan pengawasan bea dan cukai. Kemudian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko digunakan untuk pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

"DJKN akan ada kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan revaluasi aset, kemudian Inspektorat Jendral peningkatan kapasitas internal audit capability modern. Kemudian dari Ditjen Pajak modernisasi core tax system, Ditjen Perimbangan Keuangan digunakan untuk peningkatan tata kelola keuangan daerah. Dari BKF persiapan keanggotaan Indonesia pada financial action," jelas Ani.

Namun, usulan tersebut tak langsung disambut baik oleh Komisi XI. Legislator meminta waktu untuk lakukan pendalaman. Sebab, ada beberapa rencana penggunaan yang dinilai tidak tepat, seperti alokasi untuk persiapan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Di sisi lain banyak kegiatan yang bersifat lebih prioritas dan penting yang berhubungan dengan dana desa dan juga pajak.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017