BI Sempurnakan Aturan Surat Berharga Komersial

- 12 September 2017 08:52 wib
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengatakan ada tiga ketentuan krusial dalam peraturan baru penerbitan dan transaksi surat berharga komersial (SBK) atau commercial paper (CP) yang dibuat untuk mencegah kembali terjadinya krisis di pasar keuangan seperti pada 1998.

Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah mengatakan tiga syarat baru itu hanya segelintir dari beberapa ketentuan baru dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017, tetapi cukup krusial.

Pertama, seluruh perdagangan dan transaksi SBK akan dicatat tanpa warkat atau scriptless trading, melainkan secara elektronik dan diselesaikan dengan pemindahbukuan. "1998 banyak SBK yang fiktif, makanya sekarang kami atur scriptless," ujar dia di Jakarta, Senin 11 September 2017.

Nanang mengatakan salah satu krisis keuangan pada 1998 disebabkan SBK fiktif dan gagal bayar seperti pada SBK yang diterbitkan Garuda Indonesia, Hutama Karya, Kertas Leces, dan Istana Karya. Kedua, Nanang mengatakan BI mewajibkan penerbit SBK yakni korporasi nonbank harus memiliki peringkat yang ekuivalen layak investasi (investment grade).

Peringkat (rating) itu untuk menjaga kepercayaan investor dengan menjamin tata kelola penerbitan serta transaksi SBK yang baik. "Pada 1998 belum ada ketentuan mengenai syarat peringkat ini," ujar dia.

Kepastian peringkat tersebut, ujar Nanang, diharapkan dapat meningkatkan aliran investasi untuk pasar SBK domestik. Sebelum 1998, peran lembaga pemeringkat dalam tata kelola instrumen pasar uang tidak optimal. Hal itu juga yang memengaruhi keputusan investasi dari penanam dana.

Ketiga, lanjut Nanang, dalam tata kelola transaksi, BI juga mewajibkan minimal pembelian SBK oleh investor sebesar Rp500 juta atau USD1 juta, atau ekuivalen dalam nominal valuta asing yang lainnya. Hal itu untuk menjaga agar transaksi SBK dilakukan investor menengah ke atas karena memang karakteristik instrumen itu tidak ditujukan untuk investor ritel.

Adapun penerbitan minimal nilai SBK-nya oleh korporasi sebesar Rp10 miliar atau USD1 juta atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya. "Karena ini memang lebih untuk pendanaan wholesale funding, bukan ritel," jelasnya.

Rekam Jejak

Dalam PBI tersebut, BI juga mencatumkan banyak peraturan dari sisi penerbit untuk menjaga kepercayaan investor. Misalnya, syarat untuk penerbit harus korporasi emiten saham pada Bursa Efek Indonesia, atau pernah menerbitkan obligasi atau sukuk yang dicatat di BEI dalam lima tahun terakhir.

Jika tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik, korporasi penerbit harus beroperasi paling singkat tiga tahun atau kurang dari tiga tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan. Kemudian, memiliki ekuitas paling sedikit Rp50 miliar dan menghasilkan laba bersih untuk satu tahun terakhir.

BI juga mengatur kriteria SBK yang dapat diterbitkan, kewajiban penerbit SBK untuk mendaftarkan rencana penerbitan SBK ke BI, prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan prinsip-prinsip dalam penawaran SBK, serta prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penatausahaan SBK. (Media Indonesia)


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BANK INDONESIA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017