DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.058.936.361 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya Beli

Ade Hapsari Lestarini - 27 Mei 2018 16:40 wib
Pajak (ANT/Arief Priyono).
Pajak (ANT/Arief Priyono).

Jakarta: Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.

Kenaikan tersebut seperti pajak air tanah, pajak parkir gedung, serta yang telah di naikkan yakni pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana kenaikan pajak tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI yang mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp 38,125 triliun pada tahun ini.

Farouk mengatakan kenaikan pungutan PBB 2018 perlu dikaji ulang, Pemprov DKI diminta cermat dengan mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjangnya terhadap masyarakat.

Menurut dia, sejak 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang fantastis, bisa mencapai lebih dari 500 persen (yang kemudian banyak diikuti di daerah-daerah yang lain).

"Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan itu (PBB 2014) dilakukan karena sebelumnya tidak pernah ada kenaikan PBB. Tapi alasan ini tidak akurat jika mereview pergerakan kenaikan PBB di tahun-tahun sebelumnya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu, 27 Mei 2018.

Dia menjelaskan setelah meningkat sedikit di 2015, 2016, dan 2017, Pemrov. DKI baru-baru ini kembali meningkatkan tarif dengan nilai yang lumayan, antara 10-15 persen.

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta karena alokasi dana yang perlu dikeluarkan meningkat sedemikian rupa.

Menurut Farouk, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah. Tak ayal, ketika orang semakin tua, penghasilannya semakin turun, PBB malah semakin mahal dan mencekik.

"Di sini negara bukannya membawa maslahat bagi masyarakat malah membawa mudharat," tuturnya.

Persoalannya adalah PBB ini tidak hanya membebani masyarakat Jakarta tetapi juga berbagai kota di Indonesia umumnya. Dia mengimbau seharusnya sebelum menaikkan kembali PBB di 2018 ini, perlu dikaji kembali kebijakan kenaikan PBB yang sangat tidak logis di 2014.

Di satu sisi Farouk mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut pemberian potongan atau diskon PBB sebesar 50 persen untuk lapangan golf. Menurut dia diskon besar untuk lapangan golf adalah sangat tidak proporsional mengingat pihak yang menikmati permainan golf adalah orang-orang yang sangat mampu, sedangkan di sisi lain sangat sulit bagi  anggota masyarakat biasa untuk mendapatkan potongan PBB sebesar 50 persen.


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PAJAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MAKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 15-11-2018