Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.626.772.093 (16 JULI 2018)

Indonesia kembali Protes soal Sawit

- 16 April 2018 09:52 wib
Ilustrasi. (Foto: Antara/Wahyu Putro).
Ilustrasi. (Foto: Antara/Wahyu Putro).

Jakarta: Negara Eropa tidak henti-hentinya mengganggu produk sawit Indonesia. Setelah gagal mengenakan bea antidumping, mereka kini berencana menghentikan penggunaan produk berbasis minyak sawit pada akhir 2018.

Jaringan swalayan asal Inggris, Iceland Co, yang menghembuskan kampanye pelarangan itu. Meski tidak langsung ditujukan kepada Indonesia, rencana itu berpotensi mendiskreditkan citra positif kelapa sawit secara global, sekaligus menjadi kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di dunia. Saat ini Indonesia dan Malaysia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.

Atas dasar itu, Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC) atau Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit yang beranggotakan 10 negara memprotes kebijakan Iceland Co. Protes itu dilayangkan Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar kepada Managing Director Iceland Foods Ltd, Richard Walker.

"CPOPC menilai kebijakan Iceland Co akan menyesatkan konsumen secara global. Perlu disadari, produktivitas minyak sawit ialah yang paling tinggi jika dibandingkan minyak nabati yang lain. Sawit ialah minyak nabati yang paling berkelanjutan dan faktor kunci untuk melindungi lahan global, terutama karena permintaan minyak nabati terus tumbuh," jelas Mahendra melalui keterangan resmi, Minggu, 15 April 2018.

Ia menerangkan, rape seed, salah satu tumbuhan penghasil minyak nabati hanya mampu menghasilkan 0,3 ton minyak per hektare, sedangkan kedelai dan bunga matahari 0,6 ton per ha. Semua produktivitas tanaman yang diproduksi di Eropa itu sangat jauh jika dibandingkan dengan kelapa sawit yang sekarang berproduksi di kisaran enam ton per ha.

"Kampanye penghentian penggunaan minyak sawit oleh Iceland Co justru itu berasal dari ketidakpahaman. Kalau minyak sawit dilarang, itu akan menyebabkan penggunaan lahan baru yang lebih besar untuk menggantikan lahan pertanian kelapa sawit, yang tidak mungkin dilakukan dalam skala global, apalagi di Eropa," tegas Mahendra.

Pemerintah Indonesia terus melawan upaya kebijakan Uni Eropa. Maret lalu, misalnya, Indonesia memenangi gugatan banding di Mahkamah Uni Eropa terkait dengan tuduhan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk biodiesel. Dampak putusan itu, Uni Eropa bersedia menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8-23,3 persen atas produk biodiesel dari Indonesia. (Media Indonesia)

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG MINYAK SAWIT
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 17-07-2018