DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Lima Sektor UMKM Kembali Masuk DNI

Desi Angriani - 29 November 2018 14:53 wib
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari semula 54 bidang usaha menjadi 49 sektor saja. Hal ini menyusul permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan lima sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam DNI.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan semua daftar yang telah direvisi nantinya akan masuk dalam lampiran Perpres yang diterbitkan pekan depan. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha, khususnya melindungi UMKM.

"Semua nanti akan muncul finalnya di lampiran itu. Dari 54 jadi 49, tapi jangan dilihat dari itu, kan ada lampirannya. Jadi kita enggak perlu berdebat panjang," kata Susi dalam sebuah jumpa pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Susi menuturkan lima bidang usaha yang dikeluarkan tersebut terdiri atas empat bidang usaha dari kelompok A (UMKM-K) dan satu bidang usaha dari kelompok B (UMKM yang dicadangkan). Mereka adalah industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda, warung internet, dan perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet.

"Kelompok satu yaitu lima bidang usaha, empat UMK-K, kemudian satu UMKM yang dicadangkan," imbuh dia.

Susi menambahkan penggodokan kebijakan relaksasi DNI semata untuk menarik minat investor asing agar transaksi modal dan finansial mengalir ke dalam negeri. Dengan begitu, terjadi keseimbangan yang membuat defisit transaksi neraca berjalan (CAD) Indonesia berkurang.

Apalagi kebijakan itu memanfaatkan momentum capital inflow dalam beberapa waktu terakhir yang disertai dengan kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia, penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Dari latar belakang itu kita ambil momentum penerbitan paket kebijakan baru," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan mencoret bidang usaha UMKM dalam kebijakan relaksasi DNI di paket kebijakan ekonomi ke-16.

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil.

"Saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, sudah saya putuskan di sini," tegas Jokowi dalam sambutannya di penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UMKM
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 11-12-2018