BPJS Kesehatan Fokus Tingkatkan Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama

Eko Nordiansyah - 19 April 2018 07:16 wib
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengatakan, setiap hari jumlah peserta JKN-KIS makin bertambah. Dengan demikian peningkatan FKTP melalui implementasi Kapitasi Berbasis Kompetensi Pelayanan (KBK) diharapkan bisa tercapai.

"Oleh karenanya, FKTP diharapkan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai gate keeper dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga angka rujukan bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan medis. Efek ke depannya, pembiayaan kesehatan pun jadi makin terkontrol," kata dia, di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Dalam penerapan KBK, terdapat model penghargaan dan konsekuensi pemenuhan komitmen pelayanan alias kinerja FKTP. Jika kinerjanya optimal, FKTP tersebut memperoleh tarif kapitasi maksimal. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di FKTP.

Hingga Maret 2018, ada 21.893 FKTP yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dari angka tersebut, sebanyak 17.035 FKTP resmi berkomitmen menerapkan KBK, 8.392 di antaranya adalah FKTP non Puskesmas alias FKTP swasta. Sisanya secara bertahap tengah berproses menerapkan skema tersebut.

Dirinya menambahkan, upaya peningkatan kepuasan peserta JKN-KIS bukan dari segi kualitas saja. Dari sisi kuantitas, BPJS Kesehatan juga gencar memperluas jaringan mitra kerja sama. Tujuannya tak lain adalah agar semua peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

"Tak bisa dipungkiri, saat ini fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di sejumlah titik padat penduduk, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di daerah perbatasan dan pedalaman, jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan, ditambah pula dengan kondisi geografis dan akses transportasi yang menjadi tantangan tersendiri," jelas dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan upaya dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama mengupayakan pemerataan persebaran tenaga medis dan fasilitas kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS di seluruh wilayah Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Sampai dengan 13 April 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 196.047.305 jiwa atau lebih dari 75 persen dari total penduduk Indonesia. Ke depannya diharapkan jumlah peserta bisa terus bertambah sebagaimana tugas BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BPJS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 26-05-2018