Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.641.144.273 (17 JULI 2018)

Pemda Siap Beri Sanksi Perusahaan yang Bandel Bayar THR

Kautsar Widya Prabowo - 21 Juni 2018 20:39 wib
THR. ANT/Lucky.R.
THR. ANT/Lucky.R.

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan pemberian sanksi administratif ataupun denda yang diberikan untuk perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke pegawainya. Sanksi ini berada diranah Pemerintah Daerah (Pemda), lantaran lebih memahami kondisi perputaran ekonomi di daerah setempat.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Keselamatan Kerja FX Watratan mengungkapkan pihak pemerintah pusat hanya bertugas sebagai teknis, sedangkan keputusan ada di daerah. Salah satunya dengan sanksi pembatasan kegiatan perusahaan yang dikeluarkan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

"Yang memberikan rekomendasi sanksi di Gubernur, Wali Kota, atau pun Bupati setempat. Seperti dikeluarkannya pembatasan kegiatan usaha atau tidak, yang dilakukan SKPD di bawah Pelayanan Terpadu Satu Atap," ujarnya di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Ia menambahkan, dari pihak pemerintah pusat menginginkan semua sesuai aturan yang berlaku, jika melanggar diberikan sanksi denda lima persen atau pun pembatasan kegiatan perusahaan. Namun setiap daerah memiliki pertimbangan berdasarkan ekonomi maupun politik.

"Misalnya Pemda memberikan rekomendasi untuk sabar dulu, dengan melihat perkembangan perusahaan. Sambil tunggu waktu kasi teguran tertulis dulu. Jadi semua tergantung daerah," jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, tanggung jawab teknis yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan nota peringatan pertama, jika memang perusahaan terbukti sengaja menunda pembayaran THR. Batas yang diberikan untuk merespons nota tersebut adalah dua minggu.

Lalu jika tidak ada respons dari nota pertama, pihaknya akan memberikan nota peringatan kedua, dengan batas waktu tindak lanjut satu minggu. Namun ketika tidak merespons juga, Pemerintah Pusat beserta Dinas terkait akan mencari tahu penyebabnya apa karena keuangan maupun sengaja tidak membayar.

"Kita juga enggak bisa bekerja seperti kacamata kuda. Kalau baca aturan kita harus ada verifikasi dulu," tuturnya.

Ketika mendapat data yang sudah terverifikasi baru diserahkan ke daerah setempat untuk dilakukan tindak lanjut.

Namun, ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, ada pemberian waktu tenggang yang ditangguhkan untuk dapat melunasi THR serta denda lima persen sesuai THR yang dibayarkan.

"Sampai menunggu kondisi keuangan membaik, kalau kondisi perusahaan benar-benar pailit. Pembayaran untuk pekerja harus didahulukan," imbuhnya.

Sedangkan untuk menjamin kesanggupan perusahaan untuk dapat melunasi THR yang harus dibayarkan, perusahaan terkait harus memberikan pernyataan kesanggupan, untuk waktu pelunasan kepada pemerintah pusat.

 


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 19-07-2018