DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.058.936.361 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pembatalan Cukai Rokok Bisa Bebani BPJS Kesehatan

Desi Angriani - 06 November 2018 17:18 wib
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (FOTO: MI/Angga Yuniar)
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (FOTO: MI/Angga Yuniar)

Jakarta: Keputusan pemerintah menahan kenaikan tarif cukai tembakau pada 2019 disebut bakal membebani anggaran BPJS Kesehatan. Sebab, harga rokok yang tidak naik justru menambah jumlah penderita penyakit terkait rokok seperti stroke, jantung koroner, dan penyakit paru-paru.

Anggota Komnas Pengendalian Tembakau Faisal Basri mengatakan sedikitnya 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan dialokasikan untuk penyakit yang disebabkan oleh rokok. Sebaliknya, persepsi bahwa cukai rokok dinaikkan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dinilai keliru.

"Jangan BPJS Kesehatan defisit terus naikkan cukai untuk tujuan menambal defisit. Padahal tujuannya itu untuk mengurangi orang merokok atau mempersulit akses orang merokok. Kalau semakin sedikit yang merokok maka orang yang terekspose ke BPJS Kesehatan juga semakin kecil sehingga pengeluaran BPJS juga kecil," kata Faisal saat ditemui di Restoran Bebek Bengil, Jalan KH Agus Salim, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Jika harga rokok dinaikkan sebesar 10 persen, maka akan menurunkan konsumsi tembakau sebesar lima persen. Karenanya, pembatalan kenaikan cukai rokok seolah menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah dalam melindungi miskin dan anak-anak.

Faisal menyebut pengeluaran orang miskin terhadap rokok mencapai 10 persen atau berada pada urutan kedua setelah kebutuhan beras yang sebesar 27 persen. Bahkan kebutuhan akan rokok enam kali lebih besar dari belanja tempe, lima kali lebih besar dari belanja daging ayam, dan tiga kali lebih besar dari belanja telur ayam.

"Racun lebih besar dari protein karena itu bagaimana racun masuk sedikit ke tubuh orang miskin. Masak anak-anak dibiarkan saja sama penjual rokok untuk membeli rokok ketengan. Sementara di luar negeri enggak bisa beli rokok ketengan," tuturnya.

Selain itu, kata Faisal, industri tembakau hanya menyumbang 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan kata lain, efek industri rokok ke ekonomi sangat kecil jika dibandingkan dengan industri manufaktur dan nonmigas.

"Alasan pemerintah tidak naikkan karena takut sama industri rokok bukan alasan tenaga kerja, karena mereka sudah mesin semua," pungkasnya.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BPJS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 16-11-2018