Izin Impor Beras Diimbau Kembali Ditinjau

- 12 Januari 2018 18:32 wib
Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba. (Foto: Istimewa)
Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba. (Foto: Istimewa)

Jakarta: Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo meninjau kembali kebijakan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam yang akan masuk ke Indonesia akhir Januari 2018.

"Kebijakan impor beras ini momennya tidak tepat. Pemerintah harus meninjau ulang ini. Ini pasti menyengsarakan petani. Kan lagi musim panen," ujar dia, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Januari 2018.

Menurut Purba, sejatinya sebelum dilakukan importasi beras 500 ribu ton itu, pemerintah terkait harus mengecek dulu stok beras di gudang-gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) dan para pedagang.

"Cek dulu stok berasnya dengan benar. Masih ada di gudang atau tidak? Setahu saya data dari Kementerian Pertànian (Kementan) itu beras kita masih banyak sekali. Lalu mengapa harus impor?" tanya Purba.

Saat dikonfirmasi ditanya terkait harga beras medium sekitar Rp11 ribu-Rp12 ribu per kilogram (kg), jauh di atas HET yang Rp9.450 per kg, menurutnya masih dalam taraf wajar.

"Kan rakyat tidak ada yang teriak mahal. Lalu stok kabarnya juga masih banyak. Hasil panen raya padi petani juga melimpah, bahkan umumnya para petani di daerah-daerah yang panen ini surplus katanya. Nah sebaiknya, kalau harga naik, pemerintah perbaiki jalur distribusinya, supaya pasokan lancar, harganya stabil. Jadi bukan impor jawabannya," tegas dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan RI menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI Persero) sebagai importir beras tersebut dengan payung hukum yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

"Kami berikan izin impor beras khusus yang tidak diproduksi di Indonesia di dalam negeri. Kami tak mau mengambil risiko kekurangan beras di Indonesia. Yang jelas bukan beras IR 64. Beras impor ini tidak diproduksi di Indonesia," ujar Enggar saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam, 11 Januari 2018.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG IMPOR BERAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 22-01-2018