DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.062.067.101 (16 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

2017, OJK Hentikan 80 Entitas yang Rugikan Masyarakat

Desi Angriani - 12 Januari 2018 14:31 wib
Ilustrasi (Foto: Metrotvnews.com)
Ilustrasi (Foto: Metrotvnews.com)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada 80 entitas sepanjang 2017.

Ketua Satgas dan Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan dalam tugas penanganan, Satgas dan Waspada Investasi melakukan penghentian kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dan merugikan masyarakat. Penghentian ini dilakukan atas laporan masyarakat serta tidak adanya izin usaha produk yang ditawarkan.

"Selama 2017, satgas telah menghentikan kegiatan 80 entitas," kata Tongam, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.


Sumber: OJK

Tongam menegaskan pihaknya tidak menutup entitas investasi bodong atau yang bukan berada di bawah pengawasannya secara sembarangan. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

"Perlu dipahami, OJK tidak menutup entitas investasi bodong," imbuh dia.

Tongam menambahkan adanya investasi bodong ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada produk keuangan, sehingga menimbulkan potensi instabilitas dan mengganggu proses pembangunan. Untuk itu, OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar mengenal dan memahami investasi ilegal.

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat kegiatan investasi bodong dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun. "Kegiatan sosialisasi dan edukasi kami lakukan secara berkesinambungan dan sudah memadai," tuturnya.

Sementara itu, menurut Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie, wewenang Otoritas Jasa Keuangan bersifat kuratif yang artinya lembaga jasa keuangan itu baru bisa menghentikan entitas bersangkutan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Artinya, OJK tidak bekerja sembarangan melainkan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sumber: OJK

"OJK sifatnya kuratif jadi ketika sudah ada korban melapor baru ditutup. Kalau belum ada yang lapor tidak langsung ketahuan," ujar Prita.

Prita mengimbau masyarakat untuk tidak mudah diimingi oleh imbal hasil tinggi yang jauh di atas keuntungan suku bunga deposito. Apabila ada entitas yang menawarkan imbal hasil terlalu tinggi maka biasanya entitas tersebut ilegal dan tidak memiliki izin dari OJK.

"Imbal hasil jauh di atas deposito, lalu janji diberikan tiap bulan dan tidak ada izin dari OJK," pungkasnya.

 


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OJK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 17-10-2018