Pertanian Butuh Paradigma Baru

- 13 September 2017 09:41 wib
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memperkenalkan konsep korporasi petani untuk mengubah pola kerja petani agar lebih modern sehingga tidak cuma berkutat dengan cangkul dan tanah. Hal itu dia perjelas lagi dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 12 September 2017.

"Kalau saya bicara mengenai mengorporasikan petani kelihatannya keliru malah disebut mau menjadikan petani di bawah konglemerat. Bukan itu," kata Jokowi.

Menurut Presiden, mengor-porasikan petani maksudnya ialah membuat kelompok besar petani agar mereka berpikir dengan manajemen modern, berpikir dengan aplikasi-aplikasi modern, serta berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang modern. Dengan cara itu, menurutnya, akan dapat lebih memberikan keuntungan bagi petani.

"Proses-proses agrobisnis seperti ini yang sebetulnya memberikan nilai tambah yang besar. Marilah kita ajari petani-petani kita untuk berkumpul dalam sebuah kelompok besar petani," ujar Presiden.

Ratas yang membahas pengorporasian petani itu diikuti antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pembahasan soal korporasi petani ini menindaklanjuti kunjungan Presiden ke PT BUMR Pangan Terhubung pada 1 September 2017. BUMR ini mengolah beras dari hulu ke hilir dengan menggandeng para petani sekitar serta memberikan pendampingan dan membantu menyediakan pinjaman modal dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

Selama masa tanam, petani selalu berkoordinasi dengan koperasi. Panennya pun kemudian diolah dengan menggunakan teknologi yang modern. Nantinya, hasil penjualan beras akan dibagi dengan para petani. Beras tersebut didistribusikan secara langsung kepada toko retail maupun menggunakan media sosial untuk dipasarkan kepada pelanggannya.

Asuransi Tani

Masalah pertanian menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang terangkum dalam program Nawa Cita. Di situ salah satunya disebutkan pemerintah wajib meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, kehidupan petani yang notabene adalah rakyat juga patut ditingkatkan.

Sejauh ini, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah menerapkan kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi. Sistem asuransi yang baru pertama kali diluncurkan pada masa pemerintahan Joko Widodo ini, dapat membantu para petani yang mengalami gagal panen, tidak hanya karena faktor kekeringan, tapi juga karena persoalan lainnya seperti serangan hama.

"Kini petani tidak perlu takut lagi untuk menanam karena kalau gagal panen, ada asuransi," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemarin.

Berdasarkan data Kementan, hingga saat ini terdapat sekitar 620 ribu hektare (ha) sawah yang diikutsertakan ke dalam program AUTP. Jumlah itu sudah mencapai 62 persen dari target pemerintah yakni 1 juta ha pada 2017. (Media Indonesia)


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PERTANIAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017