Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.606.841.593 (13 JULI 2018)

PPI Siap Impor 500 Ribu Ton Beras

Desi Angriani - 12 Januari 2018 21:13 wib
Ilustrasi pedagang beras. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi pedagang beras. (FOTO: Medcom.id)

Jakarta: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) siap menjalankan instruksi Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor 500 ribu ton beras jenis khusus dari Thailand dan Vietnam. Beras impor ditargetkan masuk ke Indonesia pada akhir Januari mendatang.

"Kami harus bisa mempersiapkan sebaiknya impor tersebut," kata Humas PT PPI Ira Berlianty Aziz saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Menurutnya belum banyak informasi yang bisa disampaikan PPI, termasuk soal jenis beras yang akan diimpor tersebut.  PPI masih menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan untuk memasok dan mendistribusikan beras sebelum masa panen tiba Februari nanti.

"Sepertinya belum banyak yang bisa disampaikan hanya saja PPI harus siap jika ditugaskan pemerintah. Teknisnya belum dibahas juga, semuanya masih di Kemendag," ungkapnya.




Menanggapi impor beras oleh PPI, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti tak berkomentar banyak. Menurutnya wewenang impor beras umum seharusnya menjadi wilayah Bulog. Namun untuk  impor beras jenis khusus  bisa dilakukan oleh BUMN lainnya seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

"Kalau untuk beras umum (untuk kepentingan umum) setahu saya harus Bulog sedangkan kalau untuk beras khusus tidak harus Bulog dalam arti bisa BUMN lain," kata Djarot dalam pesan singkat kepada Medcom.id.

Sementara Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menilai, PPI tidak memiliki  infrastruktur untuk menjalankan impor beras demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan oleh Bulog.

"Yang boleh Bulog semua infranya ada di Bulog bahkan PPI enggak punya wewenang dan infrastruktur. Kenapa tiba tiba muncul PPI kenapa tidak bulog," imbuh dia saat dihubungi Medcom.id.

Dwi menambahkan, beras yang diimpor untuk menstabilkan harga pasar pasti berjenis umum. Tak mungkin pemerintah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras jenis khusus.  Sebab pemerintah harus menanggung selisih harga beras jenis khusus dengan beras jenis medium yang beredar di pasaran.

Jika dihitung, ada selisih sebesar Rp5.550 per kg yang harus ditanggung pemerintah agar beras itu setara dengan harga beras medium yang sebesar Rp9.450 per kg. Maka ada kerugian anggaran sebesar Rp5,55 juta untuk selisih Rp5.550 per kg bila dikalikan 1.000 ton. Untuk 500 ribu ton, maka pemerintah harus menanggung selisih sebanyak Rp2,75 triliun.

"Itu bukan beras khusus pasti beras biasa atau beras umum yang sering kita impor untuk menstabilkan pasar," ungkap dia.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan impor beras senilai Rp16,6 triliun dengan volume 2,90 juta ton sepanjang periode 2014-2017.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG IMPOR BERAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 16-07-2018