Bukalapak Minta Aturan Pajak e-Commerce Ciptakan Keadilan

Suci Sedya Utami - 13 Oktober 2017 08:06 wib
Foto: Komunitas Bukalapak
Foto: Komunitas Bukalapak

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemententerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok aturan pengenaan pajak bagi kegiatan perdagangan berbasis online atau e-commerce. Adapun pengenaan pajak itu tentunya harus melalui sebuah proses yang pembahasannya sangat mendalam dan tidak membebani pelaku usaha.

Salah satu pelaku usaha e-commerce yakni Bukalapak mengharapkan aturan tersebut bersifat bijak atau memberi keadilan bagi pelaku bisnis yang mengandalkan jaringan internet itu. Hal tersebut dianggap penting lantaran industri e-commerce tengah berkembang dan tumbuh.

Co-Founder and Chief Financial Officer (CFO) Bukalapak M Fajrin Rasyid menjelaskan keadilan yang dimaksudkan yaitu tidak memukul rata usaha yang memang sudah settle dan sukses atau yang masuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan usaha yang baru dirintis atau masih dini seperti UMKM.

"Di Bukalapak, penjual macam-macam, ada perusahaan yang sudah PKP, dan ada UMKM serta individu yang baru mulai berjualan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tata caranya, misalnya, menyamaratakan semua jualan di Bukalapak harus dipungut PPN langsung, enggak mungkin," kata Fajrin, di Ji Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Selain itu, dirinya berharap aturan pajak yang dikenakan nanti tak menyasar pada kegiatan e-commerce yang dilakukan oleh market place. Namun perdagangan dengan mengandalkan media sosial tak dikenakan pajak. Jika dilihat dari ukuran maka kegiatan dagang online yang besar bukan yang melalui Bukalapak atau market place lain, namun melalui instagram atau facebook.

Dirinya menganggap perdagangan melalui media sosial itu yang sebetulnya tidak terkontrol. Bahkan dia menganggap adanya potensi distributor akan lebih memilih memasarkan produknya lewat media sosial ketimbang melalui market place jika ada aturan yang mengekang.

"Orang-orang jadi exodus, pilih jualan di instagram saja. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya. Makanya saya sebenarnya harapannya lebih bijak, dan equal treatment. Sampai sekarang berpendapat jualan di sosmed sangat besar, itu bisa mengancam. IG, FB itu merugikan buat pemerintah, karena enggak terdeteksi, karena transaksi melalui jalan belakang," tutur dia.

Untuk saat ini, lanjutnya, untuk urusan pajak maka diserahkan pada distributor atau masing-masing pengusaha. Sebagai market place, Bukalapak tidak menyediakan akses untuk bayar pajak. Jika nantinya pengenaan pajak dibebankan pada market place maka yang ditakutkan adanya migrasi dari pemasaran ke media sosial.

"Kalau Bukapalak jadi pemotong pajak, equal treatment bagaimana? Bagaimana kalau jadi exodus jualan ke medsos ?," jelas dia.

Perlu diketahui, DJP Kemenkeu masih mencari formulasi yang tepat dalam menentukan pengenaan pajak bagi kegiatan e-commerce. Kendati sudah memiliki konsep, namun masukan dari pelaku usaha masih dibutuhkan.

Direktur Peraturan Pajak I DJP Arif Yanuar mengatakan nantinya aturan tersebut akan mengatur mekanisme pengenaan pajak dalam hal ini pajak pertambahan nilai (PPN) apakah nantinya akan dibebankan pada market place seperti Tokopedia, Buka Lapak dan lain sebagainya, atau pada jasa pengirim (kurir).

"Masih jadi pembahasan yang memungut dan menyetor siapa, apakah pihak market place atau penerima pembayaran," tutur dia.


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BUKALAPAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017