Mengenal 2 Langkah sebelum Berinvestasi

Desi Angriani - 12 Januari 2018 13:46 wib
Ilustrasi (Foto: MTVN/Mohammad Rizal)
Ilustrasi (Foto: MTVN/Mohammad Rizal)

Jakarta: Praktik investasi bodong dengan menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diprediksi kembali marak di awal tahun. Meski demikian, OJK terus secara ketat melakukan pengawasan dan terbukti setidaknya sebanyak 80 investasi bodong telah dihentikan sepanjang 2017.

Ketua Satgas dan Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan masyarakat harus mengenal dua langkah sebelum berinvestasi. Pertama melakukan pengecekan legalitas dan izin kegiatan usahanya. Jika tidak terdaftar di OJK, bisa dipastikan entitas investasi tersebut adalah bodong.

"Cek legalitasnya, izin badan hukumnya, dan izin kegiatan usahanya. Kalau tidak ada, jangan diikuti," tegas Tongam, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Kedua, bila entitas yang bersangkutan memberikan imbal hasil terlalu tinggi atau jauh di atas keuntungan suku bunga deposito maka masyarakat diminta tidak mendaftarkan diri. Penawaran imbal hasil tersebut bisa dibandingkan dengan suku bunga rata-rata deposito yang hanya lima persen per tahun.


Sumber: OJK

"Apabila ada penawaran yang memberikan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal artinya harus logis dan rasional," imbuh dia.

Menurutnya investasi bodong kian marak juga dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan penawaran investasi ilegal. Selain itu, karena kurangnya edukasi dan informasi tentang investasi legal di kalangan masyarakat.

"Mudahnya masyarakat tergiur dengan bunga (imbal hasil yang) tinggi, keinginan masyarakat cepat dapat uang atau menjadi kaya, adanya keserakahan di masyarakat," ungkapnya.

Tongam menambahkan adanya investasi bodong ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada produk keuangan, sehingga menimbulkan potensi instabilitas dan mengganggu proses pembangunan. Untuk itu, OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar mengenal dan memahami investasi ilegal.

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat kegiatan investasi bodong dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun. "Kegiatan sosialisasi dan edukasi kami lakukan secara berkesinambungan dan sudah memadai," pungkasnya.

 


(ABD)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG INVESTASI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 22-04-2018