DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KKP Ikuti Arahan Jokowi soal Penenggelaman Kapal

Dian Ihsan Siregar - 11 Januari 2018 16:17 wib
Penenggelaman kapal asing pencuri ikan. (FOTO: MI/IMMANUEL ANTONIUS )
Penenggelaman kapal asing pencuri ikan. (FOTO: MI/IMMANUEL ANTONIUS )

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan (illegal fishing). KKP tak akan mengubah keputusan meski ada pernyataan keras dari ‎Menteri Koord‎inator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan soal penghentian penenggelaman kapal.

"Kalau itu sudah cukup (jelas), penjelasan presiden sudah lebih dari cukup," kata ‎Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo, ‎ditemui dalam konferensi pers di kawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan dinilai mampu menurunkan jumlah kasus penipuan di wilayah perairan Indonesia.

"Coba lihat dari jumlah kasus, sekarang praktis menurun, tapi tetap ada. Sekarang modusnya mereka menunggu di batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di laut lepas," kata Nilawan.




Walaupun ada penenggelaman kapal, dia mengaku masih tetap banyak kapal-kapal asing yang tidak memiliki izin dan mengambil kekayaan di Indonesia. Itu artinya, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah.

"Kita sering mendapatkan tamu tidak pernah ketuk pintu, meski sudah dilakukan penenggelaman dengan berbagai cara, toh kapal-kapal asing tetap masuk ke dalam (Indonesia). Kita jauh lebih bagus dari mereka, kenapa tidak menangkap di perairannya sendiri," tegas dia.

Dia melanjutkan penenggelaman kapal juga sesuai arahan undang-undang (UU). Sehingga, KKP melakukannya sesuai dengan aturan yang jelas.

"Kita berkepentingan melaksanakan perintah Presiden, perintah UU. Kita bekerja sama dengan semua unsur, semua pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk memastikan sumber daya kita dalam keadaan sehat," tutup dia.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 20-10-2018