Dirut BPJS dan Wamenkeu Bahas Perpres dan Revisi PP

Suci Sedya Utami - 09 Januari 2018 15:06 wib
BPJS Kesehatan.  Antara/Rivan Awal Lingga.
BPJS Kesehatan. Antara/Rivan Awal Lingga.

Jakarta: Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pagi tadi menemui Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Usai pertemuan, Fahmi mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan, salah satunya yakni terkait penyelesaian dua regulasi atau aturan utama. Pertama yakni terkait Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan. Kedua yakni revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang aset BPJS.

"Ada yang harus kita selesaikan dari sisi regulasi, namun tak terlalu substansial," kata Fahmi, Selasa, 9 Januari 2018.

Dirinya mengatakan untuk Perpres Jaminan Kesehatan, nantinya akan berimplikasi langsung dengan lima isu yang diangkat dalam rapat tingkat menteri di antaranya, upaya memitigasi fraud, belanja strategis BPJS Kesehatan, pungutan program rujukan dan rujukan balik, pengendalian moral hazard dalam pelayanan, serta peran pemerintah daerah (Pemda) khususnya dalam optimalisasi dana bagi hasil dari cukai rokok.

Namun demikian, lanjut Fahmi, terkait rencana kenaikan tarif pungutan pada para peserta BPJS Kesehatan, khususnya dalam menyelesaikan masalah defisit atau kerugian, tak dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Iya, belum dibicarakan, jadi belum tahu saya," tandas dia.


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BPJS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-01-2018