DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

Kemenhub Tawarkan Pengelolaan Bandara ke Swasta

Suci Sedya Utami - 14 Maret 2018 19:43 wib
Menhub Budi Karya Sumadi. ANT/Wahyu Putro.
Menhub Budi Karya Sumadi. ANT/Wahyu Putro.

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menawarkan beberapa bandara udara (bandara) untuk dikelola oleh pihak swasta dalam skema konsesi terbatas (limited concession scheme (LCS) sebagai sistem pendanaan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bandara yang ditawarkan merupakan yang selama ini berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan. Selain bandara, fasilitas infrastruktur lain yang ditawarkan yakni pelabuhan.

"Ada beberapa, di antaranya di Labuan Bajo, Raden Inten, Tarakan. Pelabuhan juga ada, di Indonesia bagian timur, di Manokwari, Timika, dan Baubau," kata Budi di usai rakor pembahasan rancangan Perpres tentang pembiayaan infrastruktur melalui hak pengelolaan atas aset infrastruktur secara terbatas di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Meski ditawarkan pada swasta, tutur Budim status hak milik dari badan usaha bandar udara (BUBU) tetap berada di Kementerian Perhubungan. "Berkaitan dengan share, dalam minggu ini kita akan finalisasi bagaimana BUBU tetap di Kemenhub, tapi dasar hukum apa yang bisa diberikan ke mereka (swasta)," ujar mantan Dirut AP II ini.

Sementara itu, berkaitan dengan rancangan Perpres, Direktur Program KPPIP, Rainier Haryanto mengatakan, saat ini masih diharmonisasikan di level teknis untuk segera diajukan pada Presiden Jokowi bulan ini.

"Secara substansi sudah oke, tapi kan ada bahasa hukumnya yang harus ditaruh di redaksionalnya. Nah itu harus dibahas lagi karena melibatkan banyak kementerian. Jadi harmonisasi lagi minggu depan," kata Rainer.

Lebih jauh, Rainer menegaskan LCS tidak sama maknanya dengan monetisasi BUMN. Dia mengatakan LCS semacam privatisasi namun tanpa melepas aset, karena hanya dikonsesikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan skema ini merupakan optimalisasi dari pemanfaatan aset berupa barang milik negara (BMN).

"Sejalan dengan keinginan kita untuk optimalisasi aset, jadi kalau sekarang BMN itu menghasilkan sewa Rp100, kan kita memang ingin dia menjadi Rp150 atau lebih. Yang penting kepemilikan aset tidak berpindah," jelas Isa.

Sebagai informasi, dalam skema LCS, nantinya investor swasta harus membayar uang dalam jumlah besar (upfront cash) di awal kerja sama sebagai "pendapatan diterima di muka" bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun konsekuensinya, BUMN terkait harus rela berbagi pengelolaan dengan investor swasta yang dimaksud.


(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KERETA BANDARA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 24-09-2018