DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Harus Berani Mengingatkan IMF

- 14 Maret 2018 15:58 wib
Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

REPUTASI Lembaga Moneter Internasional atau IMF pernah tercoreng ketika mereka salah memberikan resep menangani krisis ekonomi di Indonesia pada 1997-1998. Ketika itu mereka menyarankan pemerintah Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 70 persen, dengan tujuan mencegah pelarian modal ke luar negeri.

Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi memang berhasil meredam inflasi, tetapi tidak dapat menyehatkan secara keseluruhan. Kebijakan itu malah membuat sektor riil semakin tertekan. IMF juga melarang pemerintah menerapkan CBS (currency board system) atau kebijakan kurs tetap, dengan mengancam memblokir bantuan dan mengajak seluruh anggota IMF untuk memboikot Indonesia jika menerapkan sistem tersebut.

Oleh karena itu, pada pertemuan IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bali, 12-14 Oktober, pemerintah perlu mengingatkan kembali 'dosa-dosa' otoritas moneter dunia tersebut.

Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Eko Siwardi mengungkapkan, sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan serta kendali untuk menyampaikan pesan mengenai kesalahan-kesalahan perlakuan IMF di masa lalu terhadap negara-negara berkembang.

"Kita harus menyampaikan pesan bahwa dulu perlakuan IMF kepada Indonesia dan beberapa negara di Kepulauan Karibia ialah salah," ujar Eko.

Namun, ia mengingatkan pesan tersebut harus disampaikan dengan memperhatikan etika diplomasi internasional. Pemerintah, sambungnya, harus dapat mendorong IMF mengubah kebijakan yang justru mempersulit, seperti pencabutan subsidi, privatisasi, perdagangan bebas, dan pembatasan intervensi negara dalam ranah ekonomi.

"Kita harus upayakan ada kebijakan baru. Kita sudah menjadi anggota dan pasien. Kebijakan yang diterapkan selama ini malah mempersulit negara berkembang dan Indonesia harus mengingatkan mereka saat pertemuan nanti," tutur dia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan pemerintah mesti menjalankan mandat untuk membawa kepentingan nasional dalam pertemuan IMF-WB tersebut.

Hal ini tidak lepas dari peranan suara (share voting) Indonesia dalam IMF yang relatif kecil, yakni sekitar 0,59 persen. Rendahnya share voting bisa menjadi penghambat keputusan kebijakan yang disuarakan Indonesia. Dengan mayoritas hak suara berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, pemerintah dapat memaksimalkan peranan untuk menggandeng negara di selatan-selatan atau kawasan Asia Timur.

"Pemilik saham terbesar di IMF kan negara-negara maju. Jadi, apakah Indonesia mampu menyatakan aspirasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional. Sebut saja kekhawatiran terhadap perang dagang. Kita harus bisa menggiring arah kebijakan yang impactful," kata Enny. (Media Indonesia)

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG IMF
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 17-12-2018